JAKARTA-–Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo mengatakan holding sejumlah BUMN terkait sektor ultra mikro dapat membantu pemerintah memberantas rentenir hingga pinjaman daring ilegal.
“Holding BUMN sektor ultra mikro bisa memberikan produk dan layanan keuangan yang lebih terjangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Imam dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/5/21).
Imam menungkapkan integrasi ekosistem BUMN di sektor ultra mikro (holding ultra mikro) dapat menjadi salah satu wadah untuk mempercepat upaya mengatasi permasalahan pinjaman daring ilegal yang cukup meresahkan tersebut.
Pelaku industri memiliki kemampuan lebih baik dalam menanggulangi pinjaman daring ilegal ini, mereka jauh lebih tanggap. Holding ultra mikro memiliki semangat yang sama.
Imam menuding banyak pihak-pihak yang tak bertanggung jawab mencoba untuk memanfaatkan data dan informasi keuangan masyarakat secara serampangan. Pemerintah dan otoritas harusnya mampu membuat sebuah sistem yang lebih terintegrasi sehingga dapat menanggulangi masalah lebih cepat.
“Bagaiamana pun masyarakat harus memiliki tempat untuk dapat bertanya 24 jam,” kata Imam.
Sementara itu, Ketua Umum Asosisasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menuturkan holding ultra mikro akan sangat membantu pelaku UMKM. Holding ini nantinya beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
“Penggabungan (holding) ini untuk disegerakan karena ini bagus sekali. Saya berharap sekali akan banyak produk yang bisa mendisrupsi bisnis para rentenir. Saya percaya holding ini bisa buat produk itu,” ujar Ikhsan.
Langkah pemerintah dalam mendorong pembentukan holding ultra mikro, menurut Ikhsan, sudah tepat untuk menciptakan layanan keuangan secara lebih terjangkau. Holding berimbas pada integrasi yang sangat kuat sehingga mendorong efisiensi bisnis entitas holding yang nantinya ditransfer ke pelaku ultra mikro.
Ikhsan menjelaskan pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi dengan penggunaan teknologi informasi yang lebih baik.
“Hal ini akan membuat perhitungan risiko di sisi internal holding menjadi lebih presisi, sehingga sebagian pelaku mikro sudah dapat memiliki rating pembiayaan lebih baik,” kata Ikshan.
Holding dapat memangkas banyak biaya tak perlu dalam operasional sehingga memperbesar kemampuannya dalam memberi insentif tambahan kepada banyak pelaku mikro. Di luar itu, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberi banyak keringanan fiskal pada pelaku mikro melalui para anggota holding.
“Rencana ini sangat baik. Kami sangat mendukung. Kami justru berharap lebih banyak sosialisasi dilakukan kepada pelaku ultra mikro secara langsung agar timbul optimisme,” pungkas Ikshan.
