Peluang News, Jakarta – Aktivis politik Rocky Gerung minta Presiden Joko Widodo merespon temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 36,67% atau sekitar Rp 555 triliun dana Proyek Strategis Nasional (PSN) mengalir ke aparatur sipil negara (ASN) dan partai politik (parpol).
Permintaan Rocky disampaikan dalam wawancarai dengan jurnalis senior Hersubeno Arief secara virtual yang ditayangkan melalui kanal YouTube, Jumat (12/1/2024).
“Tiga puluh enam (koma sekian persen) itu ditransaksikan di mana. Di Hotel Mulia, di cafe-cafe di sekitar Senayan, atau saat kunjungan ke luar negeri,?” kata Rocky.
Baca: PPATK Duga Dana PSN Rp 555 Triliun Masuk ke Kantong ASN dan Politikus
Mantan dosen Filsafat di Universitas Indonesia itu menilai, temuan 36,67 persen dana PSN yang diduga mengalir ke ASN hingga parpol disengaja oleh PPATK untuk diketahui ke siapa?
“Bahwa kalau dia (PPATK) menemukan indikasi bocor anggaran. Itu artinya dia sengaja mau tahu. Bukan sekadar jumlahnya, tapi arahnya ke mana,” ujar Rocky.
“PPATK memantau setiap hari apa yang terjadi di dalam lalu lintas itu. Dan data itu sangat mencengangkan.” Dia menambahkan
Menurut Rocky, temuan PPATK tersebut mengindikasikan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan PSN di era pemerintahan Jokowi.
Aparat penegak hukum, lanjut dia, seharusnya langsung mengusutnya. Dan Jokowi sebagai Presiden yang masih memerintah mestinya merespon juga temuan PPATK tersebut.
Selain itu, aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian maupun KPK harus sudah mulai memanfaatkan laporan itu. Rocky menilai ini laporan serius di tahun pemilu. PPATK pun tentu dengan sengaja membocorkannya.
“Pak Jokowi mesti jawab ini. Karena ini proyek-proyek yang secara khusus diniatkan Jokowi untuk memperlihatkan mercusuar-mercusuar dalam pembangunan kita kan,” tutur dia.
Sebelumnya diberitakan, PPATK mengungkap dugaan kebocoran dana PSN sebesar 36,67% yang beralih ke rekening ASN dan politikus.
Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, PPATK telah menganalisis 1.847 laporan transaksi keuangan mencurigakan sepanjang Januari-November 2023. Sebanyak 1.178 laporan hasil analisis (LHA) telah disampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk dua LHA yang dikirim ke KPK. (Yth)
