Anjloknya IHSG terpantau dan direaksi secara real time oleh media-media asing. Analisis mereka tak beda jauh dengan butir-butir opini yang berkembang di kalangan ekonom/pemerhati ekonomi domestik.
Pada 18 Maret 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh. Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat dihentikan sementara (trading halt) kegiatan jual beli saham di lantai bursa selama 30 menit. Investor gelisah, dibayang-bayangi prospek ekonomi dan valuasi saham Indonesia yang tak cerah. Berbagai analisis muncul. Para ahli dan pemerhati ekonomi menyuarakan kesimpulan senada; bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tak baik-baik saja.
Hasil pencermatan serupa juga dimunculkan hasil survei independen oleh LPEM FEB UI. Lembaga ini mencatat mayoritas ahli, yaitu 23 ahli dari 42 ahli atau 55% responden, setuju bahwa kondisi ekonomi saat ini telah memburuk dibanding tiga bulan yang lalu. Tujuh ahli bahkan menganggap situasi ini jauh lebih buruk. Sementara 11 ahli menganggapnya stagnan.
“Dengan interval kepercayaan rata-rata 7,71 poin, hasil survai ini menunjukkan pandangan yang umumnya pesimis terhadap kondisi ekonomi Indonesia, menurut para ahli ekonomi,” tulis LPEM UI dalam laporannya, dikutip 17/3.
Anjloknya IHSG terpantau dan direaksi secara real time oleh media-media asing. Sederet pemberitaan media asing mengulik penyebab penurunan IHSG. Analisis mereka tak beda jauh dengan butir-butir opini yang berkembang di kalangan ekonom/pemerhati ekonomi domestik. Yakni sama-sama menyoal mulai dari isu pengunduran diri Sri Mulyani, RUU TNI, MBG, hingga Danantara.
Business Times edisi Selasa, 18 Maret 2025 menyebut, investor khawatir dengan Danantara dan isu pengunduran diri Sri Mulyani. IHSG yang jatuh membuat investor gelisah, serta membayang-bayangi prospek ekonomi dan valuasi saham Indonesia.
Tak kalah mencemaskan terkait eksekusi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan dampaknya terhadap Himpunan Bank Negara (Himbara). Sovereign wealth fund (SWF) atau dana investasi pemerintah yang baru didirikan tersebut dianggap membuat heboh setelah mengumumkan rencananya untuk mengambil alih tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) raksasa.
Asia Sentinel edisi Rabu, 19 Maret 2025 menulis, Program mahal MBG (makan bergizi gratis) dan RUU TNI dianggap merusak kepercayaan pasar. Mengutip para analis, inilah kinerja pasar saham terburuk di Indonesia sejak awal pandemi Covid-19 pada 2020. Bersumber dari faktor eksternal yang berkombinasi masalah domestik.
The Star edisi Selasa, 18 Maret 2025 menyatakan bahwa penurunan penerimaan pajak hingga 30 persen pada Januari 2025 telah menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan fiskal dan potensi lonjakan utang.
Secara ringkas, penyebab IHSG anjlok adalah faktor internal dan eksternal/global. Dari sisi domestik ada pelemahan dari kalangan tingkat menengah yang merupakan sumber pendapatan pemerintah, mulai dari daya beli lemah yang tercermin dari deflasi secara tahunan pada Februari 2025 merupakan yang terparah dalam seperempat abad.
Beberapa indikator ekonomi lainnya juga menurun, seperti pelemahan nilai tukar rupiah hingga tren deflasi. Isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani diduga sejumlah analis juga menjadi pemicu capital outflow. Pilarmas Sekuritas misalnya menyebut pelaku pasar masih menunjukkan sentimen negatif atas peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari lalu. “Juga respons pasar yang menyikapi keraguan pasar dalam Danantara,” tulis riset resmi Pilarmas Sekuritas, Selasa, 18 Maret.
Lesunya perekonomian di 2024 turut menjadi penyebab IHSG ambruk. Lesunya kondisi ekonomi domestik tercermin dari rilis pertumbuhan ekonomi (PDB). Pada saat yang bersamaan, kinerja perbankan yang tidak sesuai harapan juga diperparah dengan nilai tukar yang diperkirakan masih belum akan membaik dalam waktu dekat.
Beberapa faktor dalam negeri yang mempengaruhi sentimen pasar salah satunya adalah laporan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp316,9 triliun, dan anjloknya penerimaan pajak di awal tahun yang diumumkan Kementerian Keuangan. Realisasi pajak hanya Rp187,8 triliun, terkontraksi 30,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp269,02 triliun.
Dari sisi global, pasar saham terpengaruh perang dagang jilid dua yang diumumkan Presiden AS Donald Trump terhadap Cina, Kanada, dan Meksiko. Hal ini menyebabkan ketidakpastian global dan The Fed cenderung menahan suku bunga di kisaran 4,25%-4,5%.
Jawaban Regulasi yang Ganjil
Meski nyaris tanpa urgensi dan disambut berbagai demo di banyak kota, rezim Prabowo keukeuh dan terburu-buru menggolkan UU TNI. Pokok-pokok yang dibahas dalam RUU TNI antara lain kedudukan TNI, penambahan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), penempatan prajurit TNI di kementerian dan lembaga, serta perubahan masa dinas prajurit.
Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) adalah regulasi hukum yang mengatur segala aspek terkait dengan organisasi, tugas, fungsi, dan kewenangan TNI dalam sistem pertahanan negara. Kenapa RUU TNI kontroversial? Sejumlah pasal dalam UU TNI yang baru dianggap kontroversial karena dinilai berpotensi mengubah dinamika hubungan sipil-militer di Indonesia. Isu paling mencuat adalah kekhawatiran kembalinya Dwi Fungsi ABRI yang telah dihapus sejak era Reformasi.
Langkah pemerintah bersama DPR RI terkait revisi RUU TNI menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, sehingga berkontribusi terhadap tekanan pasar. “Ada risiko personel militer mengambil peran sipil, yang dapat mengurangi daya saing ekonomi Indonesia, meningkatkan konflik kepentingan, dan membuka pintu bagi korupsi,” kata Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.
Dlam waktu yang hampir bersamaan, ide dan relevansi membentuk dan meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih yang prosesnya top-down itu tak kalah aneh. Dalam Surat Edaran Menkop No. 1/2025 itu dijelaskan ruang lingkup percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, yang rencananya akan diluncurkan secara resmi pada (12/7/25). Adapun bentuk koperasi bisa dilakukan dengan tiga cara, yakni pembentukan baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, dan revitalisasi koperasi.
Mekanisme pengawasan dan evaluasi nantinya akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi bersama i bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, serta pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa). Evaluasi berkala dilakukan tiap enam bulan setelah peluncuran.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan pembentukan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan menggeser keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dikatakan bahwa Kopdes bertujuan untuk memangkas rantai kemiskinan ekstrim di desa, memberantas tengkulak atau rentenir dan pinjol yang menyengsarakan masyarakat di desa.
Dalam hitung-hitungan kasar, apabila dari 80.000 desa terdapat satu Kopdes Merah Putih dengan dana kelolaan hingga Rp5 miliar per Kopdes, maka terjadi perputaran ekonomi yang sangat besar di desa. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa program pembentukan Kopdes Merah Putih perlu diwujudkan karena desa dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Moga Jangan Memicu Krismon II
Terguncang dam amblasnya nilai saham, PHK massal di mana-mana, lapangan kerja yang tak kunjung tumbuh, menyusutnya jumlah kelas menengah dan calon kelas menengah, harga-harga yang makin terasa mahal dengan pendapatan yang stagnan menyegarkan ingatan kolektif masyarakat terhadap krisis moneter/ekonomi 1998. Krismon 1998 di Indonesia berbuntut kebangkrutan perusahaan, dan gejolak sosial-politik yang berujung pada jatuhnya Soeharto.
Krisis Moneter 1998 berawal dari depresiasi Rupiah yang signifikan terhadap Dolar AS. Mulai dari sekitar Rp2.450 per USD pada Juni 1997 menjadi Rp14.700 per USD pada pertengahan Juli 1998. Faktor lain, Pemerintah dianggap melakukan kesalahan dalam pengelolaan sistem keuangan, seperti mempertahankan nilai tukar Rupiah di tingkat yang terlalu tinggi dan menetapkan suku bunga yang tinggi.
Dampak krisis 1998 itu luar biasa destruktif. Dari Kebangkrutan massal perusahaan; Kenaikan inflasi yang tajam, mencapai 77,1% pada tahun 1998;
Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan; Kredit macet di bank-bank; Penurunan daya beli masyarakat; Ketidakpastian ekonomi meresahkan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada sektor informal dan ekonomi bawah; Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan kota-kota lain; Penjarahan, pembakaran, dan kekerasan yang mengakibatkan banyak korban jiwa; hingga Migrasi dan pengungsi ekonomi.
Krisis moneter yang bermula dari Thailand, awal Juli 1997 itu, tidak hanya mengguncang pondasi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, tetapi juga mempengaruhi pasar global secara luas. Krismon yang meluas jadi krisis multidimensi 27 tahun lalu itu juga mengungkapkan kerentanan sektor perbankan Indonesia yang dipenuhi dengan kredit macet dan terlalu tergantung pada modal asing.●(Zian)
