PeluangNews, Bandung – Perum Bulog dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperkuat komitmen kolaborasi demi mewujudkan swasembada pangan nasional. Sinergi ini ditandai dengan Peluncuran Program Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan Penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Acara seremonial pusat berlangsung di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) III/Siliwangi, Bandung, pada 24 Juli 2025.
Program nasional ini mendapat perhatian serius dari jajaran pemerintah pusat dan daerah. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perwakilan Anggota Komisi IV DPR RI, Sekretaris Menko Bidang Pangan, Aster Panglima TNI, Wakil Gubernur Jawa Barat, Pangdam III/Siliwangi, serta jajaran Forkopimda lainnya.
Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam tinjauannya menekankan, “BULOG erat kaitannya dengan TNI AD, dulu dibentuk oleh Presiden Soeharto dalam rangka mengatasi kesulitan pangan nasional. Sejak saat itu, BULOG menjadi pusat distribusi bahan pangan, khususnya beras. Saat ini, peranan BULOG harus semakin proaktif dan kuat.”
Skala Nasional untuk Ketahanan Pangan
Program GPM dan Banpang ini dilaksanakan serentak di 15 Kodam, 47 Korem, 351 Kodim, dan 3.698 Koramil di seluruh Indonesia, melibatkan lebih dari 75.000 Babinsa. Skala pelaksanaan yang masif ini menunjukkan sinergi strategis antarinstansi dalam mendukung agenda besar pemerintah menuju swasembada pangan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan pangan pada Juni dan Juli 2025 merupakan bagian dari stimulus ekonomi dan perlindungan daya beli masyarakat. Secara nasional, tercatat 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) tahun ini.
“Penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP ini bukan hanya soal ketersediaan. Ini adalah langkah pengendalian inflasi pangan dan penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap komoditas pokok, terutama beras,” ungkap Arief.
Lebih lanjut, program SPHP disebutnya sebagai penyangga penting kebijakan pangan nasional. Pemerintah menargetkan penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton hingga Desember 2025 untuk menjaga stabilitas harga di pasar.
“Sinergi ini menjadi bukti konkret bahwa BULOG dan TNI berperan aktif menjaga akses pangan bagi masyarakat. Melalui penyaluran Banpang dan beras SPHP dalam Gerakan Pangan Murah, kami memastikan masyarakat memperoleh beras berkualitas secara merata dan terjangkau,” ujar Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani.
Penyaluran di Makodam III/Siliwangi dan Jawa Barat
Di Makodam III/Siliwangi, Banpang disalurkan kepada PBP Kecamatan Sumur Bandung, yang diwakili oleh PBP dari Kelurahan Merdeka (74 PBP), Kelurahan Babakan Ciamis (207 PBP), dan Kelurahan Braga (211 PBP). Setiap PBP menerima total 20 kg beras gratis, masing-masing 10 kg untuk alokasi Juni dan Juli 2025.
Khusus untuk Provinsi Jawa Barat, jumlah penerima bantuan pangan mencapai 3.462.037 keluarga, dengan total volume beras sebesar 69.240.740 kg. BULOG memastikan penyaluran dilakukan secara sistematis, terencana, dan akuntabel melalui mekanisme digital dan pengawasan langsung.
Bersamaan dengan itu, Gerakan Pangan Murah (GPM) juga digelar, menjajakan berbagai bahan pangan dengan harga terjangkau, termasuk beras SPHP seharga Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per kemasan 5 kg. Pembelian dibatasi maksimal dua kemasan per konsumen untuk memastikan pemerataan dan mencegah penjualan kembali secara ilegal.
Kegiatan GPM di Kodam III/Siliwangi turut diramaikan pelaku UMKM binaan Kodam serta dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Disperindag Provinsi, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Berbagai produk pangan lokal dijual dengan harga terjangkau, membantu masyarakat mengakses kebutuhan pokok dengan lebih mudah.
Apresiasi Petani dan Mekanisme Transparan
Direktur Utama BULOG juga menyampaikan apresiasi kepada para petani Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjaga pasokan nasional tidak lepas dari peningkatan produktivitas pertanian. “Kami mencatat banyak daerah sudah bisa panen hingga tiga sampai empat kali setahun. Ini menjadi pilar penting dalam menjaga stok nasional dan mewujudkan swasembada pangan,” kata Ahmad Rizal Ramdhani.
Untuk menjamin ketepatan sasaran penyaluran, seluruh proses bantuan pangan menggunakan aplikasi Banpangan. Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Sementara itu, untuk pendistribusian beras SPHP, seluruh pengecer wajib mendaftar melalui aplikasi Klik SPHP dan diverifikasi oleh Dinas yang membidangi pangan di wilayah masing-masing. Setelah memenuhi syarat, pengecer menandatangani surat pernyataan yang mewajibkan mereka mematuhi seluruh ketentuan, termasuk tidak menjual lebih dari dua kemasan dan tidak membuka kemasan.
Di akhir kegiatan, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Bapak Mokhamad Suyamto, menegaskan pentingnya pengawasan distribusi di lapangan. “Kami sudah menerapkan sistem yang ketat dan transparan. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari pencabutan hak distribusi hingga pidana sesuai UU Perlindungan Konsumen,” jelasnya.
Beras SPHP disalurkan melalui berbagai kanal distribusi: pengecer di pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Pemerintah Daerah melalui kios binaan dan GPM, Kantor BUMN, serta instansi pemerintah. BULOG memastikan distribusi ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari perkotaan hingga pedesaan.
Program ini adalah implementasi nyata sinergi BULOG dan TNI dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional melalui GPM beras SPHP dan penyaluran Banpang. Pemerintah hadir untuk rakyat secara konkret, memberikan kepastian pasokan, menstabilkan harga, dan menjaga daya beli masyarakat. (RO)
