Peluang News, Jakarta – Sidang tahunan MPR 2024 digelar dengan tema “Nusantara Baru, Indonesia Maju” yang dihadiri para pimpinan lembaga tinggi negara dan perwakilan negara sahabat.
Dalam sidang ini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.
Presiden juga menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Irian tiba di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, sekitar pukul 08.56 WIB diiringi oleh pasukan marching band. Kedatangan mereka disambut Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.
Pada sidang tahunan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, keadilan sosial sebagai nilai fundamental Pancasila harus melandasi semua kebijakan dan perilaku penyelenggara negara.
“Kebijakan dan perilaku penyelenggara tersebut, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, keamanan, maupun sosial dan budaya,” ujarnya saat memberi Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-79, Bambang yang biasa disapa Bamsoet itu menuturkan, tantangan ke depan makin banyak dan perlu menyikapinya secara bersama-sama karena pekerjaan rumah Indonesia masih relatif cukup banyak.
Salah satu tantangan tersebut, kata dia, adalah pemerataan dan keadilan yang belum sepenuhnya seluruh elemen masyarakat dari Sabang hingga Merauke dapat merasakannya. Pasalnya, masih terdengar aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan.
“Mereka mendambakan sebuah negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga dalam aspek moralitas dan integritas,” ujarnya.
Selain itu, dia menuturkan bahwa rakyat Indonesia juga mengharapkan agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di garis depan perjuangan melawan kemiskinan dan ketidakadilan.
“Rakyat turut mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil dan inklusif agar setiap individu, kelompok, dan golongan mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi,” ujar Ketua MPR itu menambahkan.[]
