PeluangNews, Jakarta – Sudah bukan rahasia lagi praktik percaloan marak terjadi Indonesia. Pelaku tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah terang-terangan.
Percaloan tenaga kerja di industri atau pabrik, misalnya, diakui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Bahkan dia mengingatkan pentingnya komitmen bersama untuk menghentikan praktik percaloan tenaga kerja yang kerap ditemukan di kawasan industri atau di pabrik.
“Kalau terkait dengan setop percaloan ini, nggak bisa hanya sebatas surat edaran. Ini butuh dukungan semua pihak, butuh komitmen bersama,” ujar Yassierli, menandaskan saat menghadiri agenda kampanye dan deklarasi “Setop Percaloan”, di Kabupaten Serang, Banten, dikutip dari siaran pers di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Menurut Yassierli, gerakan ini merupakan titik awal dari reformasi menyeluruh di sektor ketenagakerjaan, termasuk penguatan norma kerja, implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta pembinaan hubungan industrial yang sehat.
“Ini baru langkah awal. Setelah ini, kita akan berbicara lebih jauh mengenai norma kerja, K3, dan hubungan industrial. Itulah yang ingin kita wujudkan bersama,” kata Menaker.
Untuk itu, Yassierli mengajak dunia usaha dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan budaya kerja yang bersih dan transparan.
Dikatakan, informasi lowongan kerja tidak boleh lagi disalurkan melalui pihak ketiga yang tidak resmi, melainkan melalui kanal resmi milik Kemnaker, yaitu platform SiapKerja.
“Informasi lowongan kerja harus disampaikan secara langsung dan terbuka. Gunakan platform SiapKerja milik Kemnaker. Inilah ekosistem yang kita bangun bersama,” kata Yassierli, menjelaskan.
Dia mendorong penguatan peran daerah dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya di kawasan industri. Yassierli berharap setiap kawasan industri dapat memiliki sekolah binaan untuk mencetak tenaga kerja lokal yang kompeten dan siap pakai.
“Kami akan tindak lanjuti bersama pemerintah daerah. Masyarakat Banten tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus aktif mengambil peran dalam memajukan daerahnya,” papar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Fahrurozi, menambahkan praktik percaloan tidak hanya merugikan pencari kerja, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan transparansi dalam proses rekrutmen.
Untuk itu pula, Kemnaker mendorong semua pihak agar menegakkan mekanisme rekrutmen yang bersih, adil, dan bebas dari pungutan liar.
“Komitmen bersama ini menjadi langkah awal yang penting dalam membenahi sistem ketenagakerjaan, khususnya di wilayah Provinsi Banten. Setelah ini, kita akan terus mengawal dan memperkuat pengawasan agar praktik semacam ini tidak kembali terjadi,” kata Yassierli, menambahkan. []
