PeluangNews, Jakarta – Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memaparkan capaian program prioritas sektor UMKM dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Kamis (23/10).
Maman menjelaskan, sejak awal masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah menegaskan komitmen untuk menjadikan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian nasional.
“Presiden Prabowo memiliki visi besar untuk memajukan UMKM agar naik kelas. Pemerintah berkomitmen mengatasi berbagai hambatan, terutama dalam hal akses pendanaan,” ujar Menteri UMKM.
Ia menegaskan, Kementerian UMKM hadir untuk memastikan peran pelaku usaha kecil benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, baik dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, maupun perluasan pasar domestik dan ekspor.
KUR Tembus Rp218 Triliun untuk 3,72 Juta Debitur
Hingga Oktober 2025, Kementerian UMKM mencatat sejumlah capaian penting. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 20 Oktober 2025 telah mencapai Rp218 triliun kepada 3,72 juta debitur, terdiri atas 1,08 juta debitur graduasi dan 1,05 juta debitur baru.
“Penyaluran KUR menunjukkan capaian positif. Sebanyak 60,6 persen disalurkan ke sektor produktif, melampaui target yang telah ditetapkan,” kata Maman.
Program ini juga memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), program KUR berhasil menciptakan lapangan kerja baru dengan rata-rata penyerapan dua hingga tiga orang per debitur.
UMKM Jadi Penggerak Program Makan Bergizi Gratis
Selain pembiayaan, Maman menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya meningkatkan status gizi anak dan masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan pelaku UMKM sebagai penyedia bahan pangan.
“Hingga saat ini, tercatat sebanyak 9.796 UMKM telah terlibat sebagai penyedia bahan pangan bergizi di berbagai wilayah. Program ini bukan sekadar intervensi sosial, tetapi juga strategi ekonomi kerakyatan yang konkret,” ujarnya.
40 Persen Infrastruktur Publik untuk UMKM
Dalam pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Kementerian UMKM terus mendorong alokasi 30 persen ruang komersial publik bagi pelaku UMKM.
“Hingga triwulan kedua tahun ini, pemerintah telah berhasil menyediakan 40,08 persen infrastruktur publik bagi UMKM. Sebanyak 6.400 UMKM telah memanfaatkan fasilitas tersebut di 392 unit infrastruktur publik,” ujar Maman.
Ia menegaskan, seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kita bergerak bersama dalam semangat kemandirian dan kolaborasi agar UMKM terus tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nasional yang berdaya saing global,” pungkas Menteri UMKM Maman Abdurrahman. (RO/Aji)
