PeluangNews, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah mengevaluasi menyeluruh Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak di berbagai daerah akibat program ini dinilai sudah tidak dapat ditolerir.
Kasus keracunan terbaru menimpa siswa di kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra dalam keterangan resminya, Sabtu (20/9/2025).
“Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga (masih sulit di tembus),” kata Jasra.
KPAI menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat. Hal ini, lanjutnya, perlu evaluasi secara menyeluruh dari pemerintah, termasuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggaranya.
“KPAI usul hentikan sementara, sampai benar benar instrumen panduan dan pengawasan yang sudah di buat BGN benar-benar dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Jasra mengingatkan pemerintah agar menyadari dan peka dengan masalah dan kondisi kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaatnya.
Pemerintah juga tidak boleh tutup mata jika ada kejadian darurat akibat pelaksanaan program tersebut.
“Tentang kesadaran dan kepekaan masalah kesehatan anak, ini perlu petugas khusus. Sehingga penanganan keracunan makanan anak anak di umur PAUD, perlu penanganan dan perhatian lebih,” ucapnya, menjelaskan.
Begitu juga bila mengalami situasi darurat, dinilai KPAI perlu alat alat terstandarisasi baik agar dapat di selamatkan. “Karena pertahanan mereka tidak sekuat kita.”
KPAI mengusulkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian MBG. Diantaranya, hadirnya tim pelaksana yang bertugas mendengar pendapat mengenai kualitas makanan, waktu pemberian makanan, dan kebersihannya.
Jasra mengutarakan pemahaman MBG masih berkutat pada dampak ekonomi yang harus ditingkatkan. Namun, cenderung mengabaikan unsur higienitas atau kebersihan, bahan-bahan dasar, proses memasak, hingga penyajiannya menu MBG.
Dia mengakui sebenarnya anak sangat happy adanya budaya makan bersama. Namun kalau melihat aspek kualitas makanan dan ketepatan waktu serta penyajian makanan, sangat disayangkan.
Prinsip-prinsip perlindungan anak harus menjadi pedoman dalam semua aspek pengambilan kebijakan dan program MBG. Yakni, prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.
Oleh sebab itu, tutur Jasra, pemerintah harus memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh makan bergizi gratis yang aman dan berkualitas dengan mendorong mekanisme standar keamanan pangan dan pemenuhan gizi.
Hal senada sebelumnya juga dikemukakan
Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras dalam Diskusi Publik Indef: Menakar RAPBN 2026, Kamis (4/9/2025).
Menurutnya, selama delapan bulan pelaksanaan program MBG telah menyebabkan lebih dari 4.000 kasus keracunan.
“Dari total delapan bulan pelaksanaan program MBG, Pak Presiden menyampaikan bahwa MBG telah diterima oleh 23 juta penerima manfaat. Namun, dalam delapan bulan pelaksanaannya, MBG telah memakan lebih dari 4.000 korban keracunan dan berbagai permasalahan tata kelola yang buruk,” kata Izzudin.
Karena itu, Institut untuk Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) merekomendasikan pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG.
Selama delapan bulan pelaksanaan, lanjut Izzuddin, program ini justru menimbulkan berbagai masalah serius. Jumlah korban tidak bisa dianggap sebagai sekadar angka.
Dia menyatakan masalah tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan pemerintah dalam melaksanakan program besar yang melibatkan dana triliunan rupiah.
Selain masalah keracunan, Izzuddin menilai bahwa pengelolaan distribusi makanan di lapangan juga sangat buruk. Banyak insiden yang terjadi akibat standar gizi dan kebersihan yang tidak terjaga, serta kurangnya koordinasi antar instansi.
Keadaan ini semakin memperkuat argumen bahwa program MBG lebih membutuhkan evaluasi menyeluruh dibandingkan dengan ekspansi yang besar-besaran. []
