Bali (Peluang) : Motor listrik lokal diharapkan mengalahkan produk China dalam upaya meningkatkan ekonomi berkelanjutan.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mendukung kerja sama antara Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dengan PT Marco Indokarya melalui Marco Green Solutions Program, dengan mewujudkan program Satu Juta Motor Listrik bagi para karyawan ritel dan ekosistemnya di tahun 2023.
Teten mengatakan, kerja sama tersebut dalam rangka mendukung program pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menuju Net Zero Carbon Emission.
Hal ini juga sejalan dengan program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) dalam menjalankan strategi pengembangan ekonomi hijau.
“Hadirnya motor listrik lokal ini setidaknya kita bisa mengalahkan produk luar. Saya senang jika produk UMKM bisa menyaingi produk China. Saya mengapresiasi HIPPINDO bisa menyerap sejuta motor listrik. Kita harus semangat karena kuartal III 2022 ekonomi tumbuh 5,7 persen yang ditopang oleh belanja domestik, salah satunya produk lokal,” kata Teten dalam sambutannya usai menyaksikan Penandatangan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding/MoU) HIPPINDO dan PT Marco Indokarya di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Jumat (11/11/2022).
Teten mengungkapkan, tahun depan, ekonomi Indonesia dan dunia akan menghadapi kondisi global yang tak mudah. Apalagi sampai saat ini baru 15 persen UMKM di Tanah Air yang mampu memperkuat daya beli masyarakat.
Maka itu kata Teten, praktik usaha ramah lingkungan atau ekonomi hijau menjadi salah satu dari agenda pemulihan transformatif dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang berat.
Saat ini, sekitar 70 persen dari prioritas program KemenKopUKM akan menyasar langsung pelaku UMKM dan koperasi anak muda, perempuan, serta fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan.
Hal ini sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencapai target penurunan emisi maupun Net Zero Emission (netralitas karbon) di tahun 2060 atau lebih awal.
Indonesia perlu belajar dari negara lain, yang bergerak menuju pertumbuhan ekonomi hijau, menetapkan kebijakan pro lingkungan dengan target ambisius.
“Contohnya di Uni Eropa, mereka menetapkan carbon border tax, dengan memonitor besi, baja, semen, pupuk, aluminium, dan pembangkit listrik. Inggris juga telah menerapkan due diligence atau uji tuntas sebagai syarat masuk sejumlah produk luar negeri,” kata Teten.
KemenKopUKM, kata Teten, berupaya terus dalam menyusun strategi pengembangan UMKM hijau melalui beberapa program. Di antaranya, kemitraan usaha seperti Green Value Chains di Al Ittifaq serta sertifikasi organik (sayur mayur dan buah buahan).
Kemudian akses pasar seperti e-commerce green-product, pameran skala internasional tematik ekonomi hijau. Inkubasi Wirausaha meliputi pengembangan wirausaha sosial, khususnya dengan telah diterbitkannya Perpres Nomor 2 tahun 2021 tentang kewirausahaan yang memberikan kemudahan.
“Terakhir, digitalisasi UMKM, di mana saat ini sudah ada 20,2 juta UMKM terhubung dengan ekosistem digital,” jelas Teten.
KemenKopUKM juga terus mendorong start-up anak muda yang bergerak di bidang ramah lingkungan. Seperti Bell Society pemenang kompetisi bisnis model Korea-Asean 2020 yang mengolah limbah pertanian (kulit buah) menggantikan kulit sintetis yang tidak ramah lingkungan.
Selain itu juga ada Octopus, model bisnis sirkular dalam mengelola sampah plastik yang berhasil meningkatkan pendapatan pelestari hingga tiga kali lipat. Mayoritas pelestari adalah perempuan.
Serta beberapa start-up tech ramah lingkungan lainnya seperti green peer to peer lending (Arconesia), mall sampah (komerse.id), teknologi water management system (SIAB Indonesia), dan lainnya.
“UMKM yang dimiliki perempuan cenderung lebih mendukung praktik ramah lingkungan dan inklusif dibandingkan dengan UMKM yang dinaungi laki-laki,” ujar MenKop.
Teten berharap, dengan kerja sama HIPPINDO dan Marco Indokarya dapat meningkatkan hubungan bisnis yang ramah lingkungan, serta mewujudkan netralitas karbon lebih cepat dan ekonomi berkelanjutan.
