PeluangNews, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas.
Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Kementerian PU, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (18/9) di Gedung BGN, Jakarta.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, MBG bukan sekadar program sosial. “Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas.
Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional,” ujarnya.
Dody menambahkan, MBG sejalan dengan sasaran PU608 untuk menurunkan angka kemiskinan, menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU bersama BGN menyiapkan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Prototipe SPPG sudah ditetapkan melalui Kepmen PU Nomor 628 Tahun 2025 sebagai pedoman nasional. Saat ini, tiga unit percontohan telah dibangun di Jambi, Banjar, dan Kebumen,” jelasnya.
Berdasarkan survei BGN dan Kemendagri pada 13 Agustus–2 September 2025, tercatat 1.314 lokasi potensial pembangunan SPPG. Dari jumlah itu, 801 lokasi memenuhi syarat, dan setelah verifikasi, 483 lokasi siap dibangun. “Kementerian PU akan menangani 264 titik di berbagai provinsi, termasuk 11 lokasi strategis di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” kata Dody.
Ia menegaskan, lokasi pembangunan ditetapkan melalui koordinasi BGN dan Kementerian PU dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi masyarakat, aksesibilitas, wilayah perbatasan, dan prioritas pembangunan nasional.
“Fokus percepatan pembangunan diarahkan pada wilayah 3T serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang mendesak dan pentingnya kehadiran negara,” tambahnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi dukungan multisektor. “Kehadiran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU sangat penting bagi BGN karena kami harus memenuhi target Presiden Prabowo. Saat ini telah ada 8.344 SPPG yang 100% didanai masyarakat. Kini BGN mendapatkan komitmen dari Kementerian PU untuk membangun SPPG di daerah terpencil, sementara di kawasan aglomerasi akan mengandalkan kemitraan dengan berbagai pihak,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegaskan dukungannya. “Sesuai arahan Presiden, Kementerian PU akan membangun dan Kemendagri akan menyiapkan lahannya. Mudah-mudahan MoU ini menjadi langkah awal agar MBG berjalan lancar dan menjangkau target sesuai harapan Presiden. Mari kita dukung bersama,” pungkas Tito.
