Peluang News, Jakarta – Sidang lanjutan kasus sengketa pemilihan presiden (pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024), majelis hakim memeriksa empat menteri terkait bantuan sosial (bansos) dan penggunaan anggarannya.
Keempat pejabat negara tersebut yakin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
Pada kesempatan ini, Majelis Hakim MK sempat menanyakan kepada Muhadjir mengenai pertimbangan dalam menentukan daerah-daerah yang akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Muhadjir, daerah-daerah yang sering dikunjungi Presiden Jokowi adalah daerah yang memiliki banyak proyek strategis nasional.
“Kalau ada daerah sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan, proyek strategis nasional yang diberikan ke daerah itu,” ujar Muhadjir.
Di tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi tentu ingin memastikan proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sudah tuntas.
Sebab, lanjut dia, Jokowi kerap mewanti-wanti agar tidak boleh ada proyek yang mangkrak ketika ia hendak lengser dari jabatan presiden.
“Karena itu, kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program-progam strategisnya bersamaan dengan mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain, jadi biasanya lebih dari lima titik,” ungkap Menko PMK itu.
Dia mengutarakan kegiatan Jokowi membagikan bansos di setiap kunjungan daerah juga bertujuan untuk memastikan program terlaksana dengan baik sekaligus mendapat umpan balik dari masyarakat.
“Meski sering kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya, sampai 1.000 orang untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog, itu sebetulnya simbolik saja,” tuturnya.
Hakim MK lainnya, Saldi Isra bertanya kepada Muhadjir dan tiga menteri lain mengenai pertimbangan yang dipakai untuk menentukan wilayah kunjungan kerja Jokowi.
Saldi juga menanyakan mengapa Jokowi lebih sering berkunjung ke Jawa Tengah dibandingkan provinsi lain untuk mendistribusikan bansos.
“Kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang menjadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah, itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya,” ujar Saldi.
Dia menambahkan pertanyaan ini penting karena permohonan yang diterima MK sama-sama mempersoalkan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk membagi-bagikan bansos. []
