JAKARTA-–Kementerian PUPR mengajak sektor swasta mengalokasikan dana corporate sosial responsibility untuk ikut membantu pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Dwityo Akoro Soeranto menuturkan Pemerintah tidak dapat melaksanakan program perumahan secara sendiri.
Untuk itu dibutuhkan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak agar program perumahan di Indonesia dapat berjalan dengan baik apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini.
“Saat ini Kementerian PUPR terus mendorong pelaksanaan Program Sejuta Rumah untuk masyarakat dan kami harap perusahaan di daerah bisa memaksimalkan penyaluran dana CSR lewat program perumahan,” ujar Dwityo dalam siaran pers pada Selasa (8/6/21).
Melalui Program Sejuta Rumah Ini pemerintah berharap akan tersedia rumah layak yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Beberapa isu strategis yang muncul belakangan ini adalah bagaimana pemenuhan hunian yang layak untuk MBR.
Di antara isu tersebut adalah bagaimana MBR bisa tinggal dekat dengan tempat kerja sehingga dapat menghemat waktu perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan meminimalisir pengeluaran untuk biaya transportasi.
Persoalannya lahan di tengah kota kini semakin sulit. Padahal banyak MBR yang bekerja di perkotaan dan jarak tempuhnya jauh misalnya tinggal di jauh dari kota jaraknya sekitar 60 kilometer dan waktu tempuhnya bisa 2 jam.
“Tentu jika mereka bisa tinggal di Rusun dengan sewa yang terjangkau maka akan meminimalisasi mobilisasinya,” tutup dia.
