Jakarta (Peluang) : Pemerintah perkuat ketahanan pangan nasional melalui bauran strategi dan kebijakan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, kinerja perekonomian global menunjukkan fluktuasi akibat gejolak the perfect storm yang mampu meningkatkan risiko stagflasi dan resesi di berbagai negara.
Dinamika global ini berdampak pada stabilitas perekonomian nasional, sehingga penguatan kinerja berbagai sektor perekonomian perlu dilakukan.
“Salah satu sektor yang mampu menjadi kunci menghadapi krisis global yaitu industri pangan,” kata Airlangga.
Menurutnya, ketersediaan pangan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sehingga ketahanan pangan perlu menjadi fokus untuk ditingkatkan dengan mewujudkan pangan yang berdaulat (food soveregnity) dan mandiri (food resilience).
Pemerintah juga melakukan upaya mendorong ketahanan pangan melalui berbagai bauran strategi dan kebijakan.
Pemerintah telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional,” papar mantan menteri Perindustrian.
“Ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas, tapi juga target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” kata pria lulusan Universitas Gadjah Mada.
Dijelaskan dia, dalam aspek kelembagaan, upaya pemerintah dengan membentuk Badan Pangan Nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang kewenangan pengelolaan cadangan pangan, pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, penguatan sistem logistik pangan, pengentasan wilayah rentan rawan pangan, pengembangan penganekaragaman pangan dan pengembangan potensi pangan lokal.
“Guna memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), telah diterbitkan kebijakan pembelian gabah atau beras petani oleh Perum Bulog hingga stok CBP mencapai 1,2 juta ton setara beras,” kata Ketua Umum Partai Berkarya.
Penugasan ini ditujukan guna memperluas kapasitas Bulog dalam menyerap produksi petani pada musim gadu tahun 2022. Juga untuk mencegah jatuhnya harga gabah di tingkat petani.
Pemerintah juga melakukan diversifikasi pangan lokal dengan meningkatkan produksi jagung, sorgum, sagu dan singkong melalui perluasan lahan dan pembukaan area baru. Tujuannya peningkatan produksi sebagai alternatif bahan pangan impor.
Sedangkan dari sisi pembiayaan, menurutnya, pemerintah menyediakan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses oleh pelaku sektor pertanian dengan bunga 3 persen hingga akhir 2022.
Plafon kredit KUR pada tahun 2022 ditingkatkan hingga Rp 373,17 triliun dan plafon KUR Mikro (tanpa agunan tambahan) yang sebelumnya di atas Rp 10 juta hingga Rp 50 juta ditingkatkan menjadi di atas Rp 10 juta hingga Rp 100 juta.
Terkait pupuk, Airlangga menjelaskan, pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan membatasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk 9 komoditas utama.
Yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao dengan jenis pupuk yang disalurkan adalah pupuk urea dan NPK.
Selain itu, ungkapnya lagi, pemerintah mengembangkan kawasan sentra mandiri pangan berbasis korporasi petani.
Kawasan ini untuk meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi produksi pertanian melalui Program Food Estate di beberapa wilayah.
Di antaranya Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Papua serta Program Closed Loop yang telah dikembangkan di Sukabumi, Garut, dan Sikka.
