PeluangNews, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementeriannya dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif dan selalu melampaui target.
“Tren realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN selama lima tahun terakhir cukup positif. Meski pada 2021 terdapat anomali akibat dampak pandemi Covid-19, sejak 2022-2024 capaian kami telah menunjukkan hasil yang lebih dari optimal,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja tentang Pengawasan PNBP di Sektor Pertanahan, di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Pudji memaparkan, pada 2021 realisasi PNBP hanya mencapai 91,65% dari target Rp2,44 triliun akibat pandemi. Namun, pada 2022 realisasi PNBP justru melesat hingga 118% atau Rp2,63 triliun dari target Rp2,33 triliun. “Tahun 2023 pencapaiannya lebih tinggi lagi, yaitu 121,88% atau Rp3,05 triliun dari target Rp2,5 triliun. Sementara pada 2024, realisasi tembus Rp3,06 triliun atau 102,04% dari target Rp3 triliun,” jelasnya.
Untuk tahun anggaran 2025, Pudji menuturkan target PNBP kementeriannya sebesar Rp3,2 triliun. “Hingga 10 September 2025, realisasi penerimaan telah mencapai Rp2,09 triliun atau 65,31% dari target. Capaian ini cukup positif, meskipun masih diperlukan upaya percepatan agar target akhir tahun bisa tercapai,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa proyeksi PNBP pada 2026-2029 diprediksi terus meningkat dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN.
“Penyesuaian jenis dan tarif PNBP dalam layanan pertanahan dan tata ruang tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga bermanfaat bagi pemerintah sebagai penyedia layanan serta masyarakat sebagai penerima manfaat,” ucap Pudji.
Menurutnya, dari sisi negara, peningkatan PNBP memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Peningkatan ini sekaligus menciptakan ruang fiskal tambahan untuk mendukung program-program pembangunan nasional, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” tambahnya.
Ia menegaskan, peningkatan PNBP juga berimbas pada penguatan sistem pelayanan, mulai dari pembangunan infrastruktur pendukung, digitalisasi layanan pertanahan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Namun demikian, Pudji memastikan kebijakan tersebut tidak akan memberatkan masyarakat kecil.
“Mereka tetap dapat mengakses layanan pertanahan secara optimal dengan beban biaya seminimal mungkin, sejalan dengan semangat inklusi pelayanan publik yang merata dan adil,” tegasnya.
RDP Panja tentang Pengawasan PNBP di Sektor Pertanahan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra. Turut hadir Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN. Jajaran di daerah juga mengikuti rapat secara daring.
