JAKARTA—Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan RI, Veri Anggrijono menyampaikan pihaknya sudah menerima 9.500 pengaduan dari konsumen karena merasa dirugikan terkait perdagangan daring semenjak adanya pandemi Covid-19 pada 2020 lalu.
“Agar masyarakat atau konsumen tidak dirugikan dalam bertransaksi, maka perlu adanya edukasi dan pendampingan kepada masyakat agar masyarakat mengerti, sehingga bisa melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Veri usai penandantangan kerja sama perlindungan konsumen dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Agus Prihartono di Serang, Selasa (28/12/21).
Veri mengatakan, kerja sama dengan berbaik pihak, termasuk kalangan perguruan tinggi untuk mereduksi transaksi daring selama ini banyak terjadi pengaduan bisa diminimalisir. Masyarakat mengerti dan mereka tahu untuk melakukan transaki sesuai dengan ketentuan.
Selama ini ada lembaga di daerah yang disiapkan untuk penyelesaian sengketa konsumen yakni Badan Penyelesaian Sengket konsumen (BPSK). Sayangnya keberadaan lembaga tersebut belum optimal karena berbagai keterbatasan.
