JAKARTA—Sebanyak sebelas perjanjian dagang Indonesia dengan pihak luar masih dalam proses negosiasi dan ditargetkan bisa diselesaikan hingga akhir 2021.
Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menyampaikna, dari 11 perjanjian dagang tersebut, perjanjian paling besar yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perundingan perjanjian IEU-CEPA telah dimulai sejak 2017 dan diharapkan selesai pada 2021.
“Presiden Joko Widodo telah menugaskan Kemendag agar mempercepat proses perundingan perjanjian dagang. Itu semata-mata agar Indonesia bisa mendapatkan fasilitas perdagangan dari mitra dagang sehingga bisa meningkatkan ekspor,” ujar Jerry, Selasa (23/3/21).
Perjanjian dagang yang diupayakan pemerintah dengan keras nantinya harus bisa dimanfaatkan para pelaku usaha untuk bisa mengembangkan pasarnya ke level global.
Selain IEU-CEPA terdapat sejumlah perjanjian dagang yang juga ditargetkan tahun ini, yakni Indonesia-Turkey CEPA, Indonesia Pakistan TIGA, Indonesia-Bangladesh PTA, Indonesia-Tunia PTA, serta Indonesia-Iran PTA.
Sementara Wakil Ketua Komisi VI, Aria Bima, mengatakan, Indonesia harus memanfaatkan seluruh akses yang bisa digunakan untuk meningkatkan penetrasi pasar barang dan jasa ke luar negeri.
“Harus ada terobosan untuk bisa masuk ke pasar global, tapi kita juga harus bagaimana seketat mungkin mengatur barang yang masuk, bukan melarang,” kata Bima.
Ia pun menyinggung soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengajak masyarakat untuk benci produk asing. Menurutnya, ungkapan itu tidak aneh karena banyak negara-negara di dunia yang melakukan proteksi atas produk Indonesia dengan hambatan tarif maupun non tarif.
Oleh sebab itu, di tengah banyaknya proteksionisme yang dilakukan negara-negara di dunia, Indonesia harus tetap berupaya dan jangan berkecil hati untuk membuka peluang yang ada.
“Kemendag harus pro-aktif, perluas akses pasar yang menguntungkan melalui perjanjian dagang untuk ekspor barang dan jasa. Jangan kita hanya jadi objek, tapi juga subjek,” pungkasnya.
