Peluang News, Kota Bogor — Puluhan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang telah dicanangkan di Kota Bogor masih menghadapi berbagai kendala sehingga sebagian besar belum dapat beroperasi. Dari 68 KKMP yang dikukuhkan pada Juli lalu di enam kecamatan, baru dua wilayah yang progres pematangan lahannya berjalan, yakni Kelurahan Cilendek Timur dan Kelurahan Ciparigi.
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menjelaskan, salah satu hambatan utama adalah persyaratan luas lahan ideal minimal seribu meter. Namun, ia menegaskan KKMP tetap bisa berjalan meski lahannya tidak mencapai standar tersebut.
“Ada KKMP yang tidak memiliki lahan seribu meter tetapi sudah beroperasi. Contohnya Bantarjati yang saya resmikan. Ada gerai dengan luas lahan hanya 150 meter, tetapi semangatnya mumpuni,” ujar Jenal dalam informasi yang dihimpun Diskominfo Kota Bogor, Selasa (9/12).
Pinjaman Hingga Rp3 Miliar Tidak Mudah Cair
Selain persoalan lahan, kendala lain adalah proses pinjaman operasional hingga Rp3 miliar yang membutuhkan BI Checking seluruh pengurus. Satu pengurus yang bermasalah dapat menggagalkan seluruh pengajuan.
“Walaupun jaminannya bisa dari DAU dan DAK, tetapi dalam proses pencairan BI Checking semua pengurus dicek. Jika ada satu yang bermasalah, semuanya gagal,” tegas Jenal.
Lebih lanjut ia mengatakan, Pemerintah Kota Bogor, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi. Satgas KKMP yang terdiri dari enam camat dan OPD terkait juga diminta mempercepat penanganan kendala.
“Segera koordinasikan dengan Satgas di tingkat provinsi maupun pusat,” ujarnya.
KKMP Bantarjati Jadi yang Pertama Beroperasi
KKMP Kelurahan Bantarjati, Bogor Utara, menjadi yang pertama beroperasi sejak 10 November lalu. Koperasi ini menjadi contoh nasional berkat inovasi dan pengelolaan yang dianggap mumpuni meski beroperasi di lahan yang jauh lebih kecil dari standar.
Dalam peresmian tersebut, Jenal menilai Bantarjati memiliki kemitraan kuat dan bisa menjadi model bagi koperasi lain.
“Pemkot Bogor siap memfasilitasi koperasi dengan mitra, termasuk bersinergi dengan program Makan Bergizi Gratis,” katanya.
Ia menegaskan bahwa KKMP merupakan bagian dari Gerakan Nasional dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Koperasi Bidang Pembiayaan, Rudi Wijaya, menyebut KKMP Bantarjati dapat menjadi penghubung koperasi-koperasi lain di Kota Bogor, terutama terkait digitalisasi.
“Kita butuh semua koperasi yang terdigitalisasi agar dapat dipantau kebutuhan, keanggotaan, dan seluruh kegiatan ekonominya,” ujar Rudi.
Ia berharap koperasi ini dapat menjadi contoh nasional dalam inovasi serta kemandirian koperasi.
Sediakan Bahan Pokok hingga Layanan Digital
Diketahui, KKMP Bantarjati menyediakan kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, hingga transaksi berbasis digital. Ketua KKMP Bantarjati, Sopian, mengatakan keberadaan koperasi ini diharapkan mendorong minat masyarakat untuk berkoperasi.
“Kami akan membuktikan bahwa masyarakat Bantarjati ingin menjadi anggota koperasi dengan harapan perekonomian bisa berkembang,” ujarnya. (Aji)
