Peluang news, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno memastikan, pihaknya akan menampung berbagai aspirasi terkait pajak hiburan di Indonesia.
Untuk itu, ia mengatakan, ruang diskusi terkait aspirasi dari para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif itu dipastikan ada.
Adapun aspirasi-aspirasi tersebut mengenai kenaikan pajak hiburan menyusul diajukannya Judicial Review terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Prosesnya Judicial Review ini baru pada 3 Januari 2024 dimasukkan dan sedang dipersiapkan jadwal pembahasannya. Jadi, mohon kita bersabar dan mari kita gunakan kesempatan ini untuk berdiskusi guna mencari solusi yang memajukan industri pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Sandiaga Uno dalam keterangan resminya, Selasa (16/1/2024).
Selain itu, ia menjelaskan, pemerintah pasti akan turut hadir dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak.
Sandiaga menegaskan, Kemenparekraf akan memastikan kebijakan ini secara penuh guna untuk memberdayakan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
Oleh karena itu, ia membuka ruang diskusi sepenuhnya untuk menemukan solusi seperti kemungkinan menghadirkan insentif-insentif yang dapat meringankan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di bidang hiburan.
“Hal ini tentunya sudah masuk ke dalam ranah hukum dan apa yang Kemenparekraf bisa lakukan adalah menyuarakan, memfasilitasi, dan membangun kolaborasi dengan seluruh pihak termasuk pemerintah daerah,” kata Sandiaga.
“Mungkin ada pajak 40 persen tetapi ada insentif lainnya yang mungkin kita bisa offset dengan insentif atau dengan regulasi yang secara keseluruhan tidak membebani,” sambungnya.
Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengimbau dan mengajak agar seluruh pihak dapat bersabar dan duduk bersama dalam mewujudkan situasi yang kondusif untuk seluruh ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air.
“Jadi, kita jangan terlalu berpolemik sehingga menimbulkan perspektif negatif. Kalau kita terus mengeskalasi, ini akhirnya wisatawan melihat bahwa ada situasi yang tidak kondusif di Indonesia. Apalagi sekarang kita tengah menjadi sorotan setelah kita berhasil bangkit,” tuturnya.
“Saya ingin menjaga agar narasi ini tetap positif, wisatawan bisa kita lebih banyak undang supaya target 14 sampai 15 juta wisatawan di 2024 bisa tercapai,” tambah Sandiaga.
Tak hanya itu, ia juga mendorong agar Pemerintah Daerah yang akan menerapkan Peraturan Daerah terkait UU Nomor 1 Tahun 2022 dapat menunggu hasil dari proses Judicial Review secara detail.
“Saya sampaikan kepada rekan-rekan Pemerintah Daerah yang akan menerapkan, karena harus dirumuskan Perda dan lain sebagainya disusun untuk menunggu secara detail apa yang nanti akan menjadi keputusan MK,” pungkasnya.
