JAKARTA—Kementerian Keuangan mengumumkan menambah anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp45,32 triliun hingga total anggaran mencapai Rp744,75 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menungkapkan awalnya pemerintah menganggarkan Rp699,43 triliun untuk penanganan Covid-19 dan PEN.
Hanya saja perkembangan kasus Covid-19 mendorong adanya perubahan anggaran. Alhasil, pemerintah harus putar kepala. Anggaran kesehatan dan perlindungan sosial ditambah, sedangkan anggaran untuk pelaku usaha dan korporasi dipangkas.
“Tambahan ini di bawah kalkulasi, karena tambahan yang dibutuhkan sebetulnya sebesar Rp55,21 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam jumpa pers, Minggu (18/7/21).
Lanjut Sri Mulyani, Kemenkeu akan melakukan reprioritisasi belanja negara. Pihaknya aakan refocusing, supaya semua ditujukan prioritasnya membantu rakyat menangani Covid-19 dan membantu dunia usaha agar bisa pulih kembali.
Menteri memerinci alokasi anggaran terbesar masih untuk kesehatan, yakni mencapai Rp214,95 triliun. Jumlah itu naik dari anggaran yang disampaikan dalam sidang kabinet (sidkab) sebesar Rp193,9 triliun. Adapun, kenaikan terbesar terjadi dalam alokasi anggaran untuk perlindungan sosial.
Jumlah anggarannya mencapai Rp187,8 triliun atau naik Rp33,9 triliun dari sebelumnya Rp153,8 triliun. Anggaran baru itu telah menampung perkiraan tambahan untuk kenaikan klaim pasien Covid-19, penambahan rumah sakit darurat, hingga percepatan vaksinasi yang berkaitan dengan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Kenaikan itu juga didorong karena pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan dan subsidi, seperti bantuan sosial, subsidi beras, subsidi tagihan listrik dan abonemen listrik, hingga subsidi kuota belajar.
Kementerian Keuangan tidak mengubah alokasi anggaran untuk insentif dunia usaha senilai Rp62,8 triliun. Lalu, terdapat tambahan Rp900 miliar dalam anggaran program prioritas, sehingga jumlahnya menjadi Rp117,9 triliun.
“Adapun, anggaran dukungan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) serta korporasi tercatat berkurang Rp10,57 triliun, sehingga jumlahnya menjadi Rp161,2 triliun,” tutupnya.
