PeluangNews, Kupang – Jagung, sapi, dan babi merupakan tiga komoditas unggulan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang punya potensi besar menopang kemandirian pangan nasional. Namun, di balik kekayaan pangan lokal ini, masih ada banyak persoalan serius yang menghambat kemajuan sektor pertanian dan peternakan di daerah tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menegaskan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan di NTT. “Sektor pertanian merupakan prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan pangan adalah kunci stabilitas nasional di tengah kondisi global yang tidak menentu,” kata Yohan saat memimpin pertemuan tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI bersama Pemkab, BPMP, dan stakeholder di Kupang, Senin (22/9/2025).
Menurutnya, NTT punya potensi besar untuk menjadi lumbung pangan, tetapi tata kelola yang belum efektif dan tidak berkeadilan masih menjadi hambatan utama. “Tata kelola ini harus dibenahi. Pengelolaan yang tidak optimal menjadi penghambat kemajuan pertanian dan peternakan di wilayah ini,” ujarnya.
Ia menyoroti penyebaran virus African Swine Fever (ASF) yang sejak 2023 hingga 2025 telah menyebabkan ribuan kematian ternak babi. “Kami di Komisi IV sudah berulang kali mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan ini,” tegasnya.
Selain itu, lemahnya perlindungan kesehatan sapi dan sulitnya petani jagung memasarkan hasil panen juga menjadi perhatian utama. “Hilirisasi dan perlindungan kesehatan ternak sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan peternak di NTT. Ini tidak bisa ditunda lagi,” ujar anggota Fraksi PAN tersebut.
Ahmad Yohan juga menekankan peran penting Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPMP) di NTT yang dinilai strategis dalam mendukung produksi pangan dan pencegahan penyakit ternak. “Kami sangat optimis, NTT bisa menjadi daerah percontohan nasional jika semua pihak dapat bekerja sama secara serius dan konsisten,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Ahmad Yohan mengajak semua pihak untuk mengambil bagian dalam solusi, bukan sekadar menyampaikan keluhan. “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan di Provinsi NTT,” pungkasnya.
