Tak perlu waktu lama untuk melihat impikasi negatifnya terhadap pengusaha dan UMKM. Terlebih jika pelemahan itu berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Usaha mikro sangat membutuhkan kondisi ekonomi yang stabil, bukan yang tak menentu seperti saat ini.
DI PENGUJUNG Februari, nilai tukar rupiah merosot serius terhadap dolar Amerika Serikat. Kurs tengah BI pada Kamis (27/2) menunjukkan rupiah melemah menjadi Rp14.018 (per dolar AS) dibanding sehari sebelumnya Rp13.966. Dalam 48 jam, nilai rupiah melemah Rp300. Dibuka di level Rp13.900 hari Kamis, sehari kemudian rupiah berada di angka Rp14.200. Pada hari Senin (2/3), kemerosotan nilai rupiah makin parah: Rp14.845. Posisi paling lunglai semenjak Oktober 2019.
Situasi seperti ini tampak seperti pengulangan fluktuasi kurs yang terjadi pada awal September 2018. Kala itu, nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan selama beberapa pekan menjelang. Mengutip data Bloomberg, pada perdagangan Selasa 4 September, rupiah hampir menyentuh angka 15.000. Di beberapa dealer atau bank, rupiah bahkan sudah dibanderol di atas 15.000.
Faktor penyebab pelemahan kurs rupiah kali ini pun tak berbeda jauh dengan situasi 2018, bahkan potret awal krisis 1998—yang semula hanya krisis moneter lalu meluas jadi krisis multidimensi. Rupiah termasuk soft currency, yaitu mata uang yang rentan berfluktuasi atau terdevaluasi. Ini berpangkal dari perekonomian negara yang relatif kurang mapan. Tidak solid dan mudah tergoncang. Mata uang negara-negara berkembang pada umumnya mata uang tipe ini.
Gonjang-ganjing perekonomian global berdampak tak terhindarkan terhadap dalam negeri. Paralel dengan itu, suka tak suka, Indonesia ikut memikul ekses atas perang dagang antara AS dan Cina, seperti disebut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Faktor tambahan kali ini adalah kekacauan konstelasi dan relasi perekonomian antarnegara yang dipicu oleh luasnya dimensi korban virus corona.
Secara makro, dampak penguatan dolar Amerika (kata lain dari pelemahan rupiah) dapat dirangkum dalam beberapa poin berikut: 1) Utang pemerintah dan biaya akan naik, yang bisa berujung pada PHK massal; 2) Beban fiskal/APBN naik, 3) Sebagian besar harga-harga produk akan naik, termasuk BBM; 4) Utang dan pembayaran utang BUMN dan swasta akan naik; 5) Ada beberapa sektor ekonomi yang untung sementara. Demikian disebut Mantan Staf Khusus Menteri ESDM yang juga pengamat BUMN, Said Didu.
Atas melemahnya nilai tukar rupiah, masyarakat bisa merasakan akibatnya secara langsung, kecuali mereka yang memiliki simpanan uang dolar di bank. Bagaimanapun, pasti terjadi kenaikan harga beli barang-barang impor produksi luar negeri (yang dibeli dengan US$), seperti: ponsel, laptop, kendaraan bermotor. Oleh karena itu, konsumen disarankan berbelanja ketika nilai tukar rupiah menguat.
Saat naiknya nilai mata uang dunia alias rupiah terdevaluasi, tak perlu waktu lama untuk melihat impikasi negatifnya terhadap pengusaha dan UMKM. Terlebih jika pelemahan itu berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Usaha mikro sangat membutuhkan kondisi ekonomi yang stabil, bukan yang labil tak menentu seperti sekarang ini. Naiknya mata uang dolar terhadap nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp14.000 membuat pelaku usaha makin sesak napas.
UMKM, terutama UMKM yang menggunakan bahan baku impor, harus menanggung tekanan yang makin berat. Terlebih jika modal UMKM bersumber dari dana pinjaman—yang sangat terikat pada kondisi suku bunga pinjaman—dan otomatis rawan terhadap kondisi makro. Bersamaan dengan itu, angka inflasi akan membesar, terutama pada bahan pangan; hingga menurunkan daya beli masyarakat. Kondisi ini, lambat laun, juga akan menerpa UMKM yang dalam kegiatan produksinya tidak menggunakan bahan baku impor.
Fenomena yang terekam di awal gejolak kurs rupiah belum bisa dirinci dalam satuan kuantifikasi. Namun, merujuk pada informasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pengalaman tahun 2018 menunjukkan penurunan omzet. Rata-rata 15 persen untuk UMKM yang berbasis bahan produksi impor. UMKM ada kalanya tidak menaikkan harga guna menjaga nilai penjualan, tetapi pilihan ini akan berdampak pada penurunan profit margin mereka.
Bagi industri perbankan, pelemahan rupiah potensial meningkatkan risiko kredit macet (non-performing loan/NPL). Terlebih jika debitur bank pelaku usaha yang berkaitan dengan bahan baku impor (memiliki utang dolar AS dalam jumlah besar) sedangkan pendapatan mereka dalam rupiah. Makin lemah nilai rupiah, makin besar tambahan beban utang yang harus mereka bayarkan.
“Bunga kredit akan semakin mahal seiring BI yang menaikkan suku bunga acuan untuk meredam gejolak rupiah. Bunga kredit yang naik ini akan memberatkan masyarakat. Biaya produksi dan beban utang luar negeri jadi makin meningkat. Ujung-ujungnya, perusahaan memangkas biaya produksi. Ini bisa memicu PHK massal,” tutur pengamat dari Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara.
Tak berdayanya rupiah, yang diikuti dengan keluarnya dana asing dari pasar keuangan domestik (capital outflow), niscaya turut memengaruhi likuiditas valuta asing (valas) perbankan. “Perbankan juga akan lebih selektif menyalurkan kredit untuk calon debitur, khususnya yang tidak memiliki penerimaan valas,” kata ekonom Bank Permata, Josua Pardede.
Hampir tak ada barang dan jasa yang luput dari dampak devaluasi ini. Industri penerbangan pun sangat terdampak pelemahan rupiah karena ada peningkatan komponen biaya. “Komponen biaya yang dipengaruhi langsung dan tidak langsung akibat kurs dolar adalah 70 persen,” ujar Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia (Inaca) Bidang Penerbangan Berjadwal, Bayu Sutanta.
Meski begitu, dampak positif devaluasi rupiah bukan tak ada. Dan itu hanya diperoleh UMKM yang bergerak di bidang ekspor. Provinsi Sulawesi Utara, misalnya, adalah salah satu daerah yang berpeluang meraup manfaat. Sebab, Sulut punya komoditas kelapa sebagai andalan ekspor. Industri perikanan juga bisa memanfaatkan momentum penguatan dolar AS ini. Sebagaimana disebut Destructive Fishing Watch, penguatan dolar AS merupakan peluang untuk meningkatkan jumlah ekspor komoditas sektor kelautan dan perikanan.
Mereka sangat di untungkan karena sebagian besar memakai bahan baku dalam negeri. “Kondisi ini mesti dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan untuk mengoptimalkan ekspor,” kata Koordinator Nasional DFW, Moh Abdi Suhufan. Menurut Abdi, pemerintah dan dunia usaha perikanan perlu bersinergi memanfaatkan peluang menguatnya mata uang AS tersebut.
Nyatanya, peluang meningkatkan volume ekspor masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti harga dan kualitas produk, atau faktor seperti harga ikan di luar negeri yang sedang murah. Selain itu, kemungkinan produksi negara lain juga meningkat. “Di sini pentingnya pemerintah mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM,” ujar Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Novani Karina Saputri. Kendala kronis UMKM adalah penguasaan teknologi, akses pasar, dan permodalan. Terlebih bagi mereka yang tergolong pemula, startup.●(dd)
