JAKARTA—-Riset Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan bersama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED) mengungkapkan Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) memberikan dampak positif terhadap kinerja ekspor Indonesia sepanjang 2017.
Kedua fasilitas itu memberi kontribusi nilai ekspor sebesar Rp780,83 triliun atau setara 34,37 persen dari total ekspor nasional pada 2017. Kedua fasilitas tersebut terutama dirasakan langsung oleh 1.606 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor industri.
Chairman UNIED, Arif Satria, menjelaskan, total nilai fasilitas KB-KITE yang diberikan kepada para pelaku usaha pada 2017 sebesar Rp 57,28 triliun. Artinya, pemerintah membebaskan biaya perpajakan dan kepabeanan senilai itu kepada para pelaku usaha,” papar Chairman UNIED Arif Satria di Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (18/7/2019).
Lanjut dia, rasio ekspor terhadap impor yang menggunakan fasilitas KB-KITE sebesar 2,40. Artinya, setiap nilai satu dolar AS bahan baku yang diimpor menggunakan KB-KITE, menghasilkan 2,40 dolar AS untuk produk yang telah di ekspor,” terang Arif.
Lebih detail, khusus rasio ekspor terhadap impor pada fasilitas KB sebesar 2,15, sedangkan rasio ekspor terhadap impor pada fasilitas KITE mencapai 4,68. Selain berkontribusi terhadap ekspor, dua fasilitas fiskal itu juga memberi dampak kepada nilai investasi riil yang masuk.
“Dari hasil survei yang dilakukan fasilitas KB-KITE memberikan kontribusi nilai investasi sebesar Rp178,17 triliun atau naik dibanding tahun 2016 yang hanya Rp68 triliun,” kata dia lagi.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif atas capaian tersebut. Hanya saja, ia menilai, perbaikan ekosistem antarsektor industri masih harus diperbaiki. Sebab, hal itu berkaitan erat dengan kinerja ekspor yang dihasilkan setiap tahun.
“Masih harus ada upaya kebersamaan karena kegiatan ekspor ini menyangkut supply chain yang kompleks yang juga kita pun di uji dalam pasar internasional,” tutur Sri Mulyani.
Ditambahkannya, sisi lain pemerintah pun tidak begitu konsen terhadap nilai perpajakan yang diterima atas imbal hasil dari fasilitas tersebut. Pemerintah fokus pada dampak perkonomian yang ditimbulkan lewat pemberian fasilitas KB-KITE terhadap dunia industri domestik.
“Yang perlu dilihat bagaimana caranya agar KB-KITE bisa mengubah mindset para pelaku usaha di Indonesia untuk semakin kompetitif,” pungkasnya.
