Peluang News, Jakarta – Ribuan personel dikerahkan untuk melalukan pengamanan terhadap aksi demonstrasi atau unjuk rasa di kawasan Patung Kuda hingga Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).
Adapun demonstrasi ini berkaitan dengan pembacaan putusan pada perkara Nomor 40 mengenai Klaster Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Usai sebelumnya Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekarnas) yang merupakan aliansi dari 18 serikat pekerja mengajukan judicial review kepada MK dan smeminta agar klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja dicabut dan diregulasikan kembali kepada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013.
“Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat dan aksi buruh, kami melibatkan sejumlah 1.859 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmsi.
Dia menjelaskan, ribuan personel gabungan tersebut terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dan sejumlah instansi terkait lainnya.
Selain itu, kata Susatyo, pihaknya juga akan memberlakukan pengalihan arus lalu lintas atau rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.
Namun, menurutnya, kebijakan rekayasa lalu lintas tersebut masih bersifat situasional atau tergantung pada situasi dan kondisi yang ada di lapangan.
“Jadi, apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan akan dialihkan,” jelasnya.
Kapolres Jakarta Pusat itu mengimbau kepada seluruh personel untuk selalu mengedepankan tindakan persuasif dan tidak memprovokasi ataupun terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Tak hanya itu, ia juga mengimbau kepada koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk senantiasa melakukan orasi dengan santun dan tak memprovokasi massa.
“Jadi, lakukanlah unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai seluruh pengguna jalan yang akan melintas,” pungkasnya.
