Peluangnews, Jakarta – Setidaknya 2.000 buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (5/6/2023). Mereka berasal dari Jakarta, Bekasi Bogor, hingga Depok.
“2.000-an pekerja itu berasal dari empat konfederasi besar Indonesia. Yakni, KSPI, ORI KSPI, KPBI, dan, KSBSI, aksi demo dipimpin oleh Dharta Pakpahan. Ada juga Serikat Petani Indonesia dan aliansi nelayan, 60 federasi serikat buruh tingkat nasional. Seperti, FSPMI, SPN, FSP-KEP, dsb, termasuk miskin kota, PRT, organisasi perempuan PERCAYA, serta guru dan tenaga honorer,” kata Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (5/6/2023).
Said mengungkapkan, ribuan buruh itu berkumpul di depan Balai Kota DKI Jakarta, pukul 10.30 WIB. Jika sudah siap, massa demo longmarch ke MK dan Istana Negara.
Aksi demo itu dilakukan bertepatan dengan sidang kedua uji formil Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) di MK. Diketahui, Partai Buruh menjadi satu-satunya parpol yang melakukan judicial review terkait UU Cipta Kerja.
“Adapun tuntutan pertama, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, kedua, tolak RUU Kesehatan. Ketiga, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, keempat, cabut Permenaker No 5 Tahun 2023,” ucap Said.
Selain empat tuntutan tersebut, Said menegaskan, buruh akan menyuarakan dua isu politik. Yaitu revisi parliamentary threshold 4 persen dan presidential threshold 20 persen.
“Suara sah nasional harus juga dimaknai 4 persen dari jumlah kursi DPR RI, dan cabut presidential threshold 20 persen. Aksi 5 Juni juga akan dilakukan secara bergelombang terus-menerus di berbagai daerah,” ujar Said. (Ajie)
