Peluangnews, Dubai – ADB (Asian Development Bank) atau Bank Pembangunan Asia menyepakati komitmen melakukan pensiun dini (early retirement) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia, yang dijalankan dalam kerangka energy transition mechanism (ETM).
Kesepakatan ini ditegaskan melalui penandatanganan MoU mengenai Penyelarasan Mekanisme Transisi Energi antara Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu dan Director General of the Southeast Asia Department for the Asian Development Bank Ramesh Subramaniam, di sela penyelenggaraan Conference of the Parties ke-28 (COP28)
Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) di Dubai, Selasa (5/12/2023). Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa.
“MoU ini menjadi milestone (tonggak) untuk dimulainya pensiun dini PLTU,” kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi dalam keterangan resmi, yang diterima media, Jumat (8/12/2023)
Proyek pembiayaan ETM ini akan menjalankan komitmen pensiun dini PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW) di Jawa Barat.
ETM sendiri adalah program pembiayaan ADB untuk mengakselerasi transisi energi berkelanjutan dari energi fosil ke energi bersih, yang dikolaborasikan bersama dengan pemerintah negara-negara, investor swasta dan filantropi.
ETM saat ini sedang dijalankan di lima negara, yaitu, Indonesia, Vietnam, Filipina, Pakistan, dan Kazakhstan. Program ETM ADB di Indonesia dianggap paling ambisius dan progresif.
ETM diketahui masuk dalam skema pendanaan program Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dimotori Amerika Serikat (AS).
Kemitraan JETP merupakan inisiatif pendanaan transisi energi senilai lebih dari US$20 miliar atau setara Rp300 triliun lebih yang disepakati antara Indonesia dan pimpinan International Partners Group (IPG) di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, November 2022. IPG terdiri atas pemerintah AS, Jepang, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia dan Inggris Raya. (Aji)
