PeluangNews, Kupang – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat nilai remitansi atau pengiriman uang dari luar negeri oleh pekerja migran asal NTT sepanjang tahun 2025 mencapai Rp78,46 miliar.
Kepala BP3MI NTT, Suratmi Hamida, mengatakan dana tersebut dikirim oleh 19.574 pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTT yang bekerja di berbagai negara tujuan.
“Total remitansi PMI NTT selama 2025 mencapai Rp78,46 miliar dengan jumlah pengirim sebanyak 19.574 orang,” ujar Suratmi di Kupang, Kamis (8/1/2026).
Ia merinci, remitansi tersebut berasal dari beberapa lembaga penyalur. BNI Cabang Kupang mencatat pengiriman sebesar Rp9,91 miliar dari 2.551 pengirim, BNI Cabang Maumere sebesar Rp10,43 miliar dari 3.923 pengirim, serta Kantor Pos Cabang Kupang yang menyalurkan Rp58,11 miliar dari 13.100 pengirim.
Menurut Suratmi, sektor pekerjaan informal masih menjadi kontributor utama remitansi. Hal ini sejalan dengan mayoritas penempatan PMI asal NTT yang bekerja di sektor domestik atau rumah tangga.
“Sebagian besar PMI NTT bekerja di sektor informal, sehingga remitansi yang masuk juga didominasi dari sektor tersebut,” jelasnya.
Baca Juga: Koperasi MIMS, Solusi Holistik Bagi Pekerja Migran Indonesia
Malaysia tercatat sebagai negara penempatan dengan jumlah pengirim remitansi terbanyak. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya jumlah PMI asal NTT yang bekerja di negara tersebut.
Suratmi menegaskan, remitansi PMI memiliki dampak signifikan, baik bagi keluarga di daerah asal maupun bagi perekonomian nasional. Bagi keluarga, remitansi membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, hingga menjadi modal usaha saat PMI kembali ke kampung halaman.
“Sementara bagi negara, remitansi berperan sebagai devisa yang memperkuat nilai tukar rupiah, menggerakkan konsumsi masyarakat, mendukung UMKM lokal, serta menjadi salah satu pilar ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya literasi keuangan bagi pekerja migran dan keluarga mereka agar pengelolaan pendapatan dari luar negeri dapat dilakukan secara bijak dan berkelanjutan.
BP3MI NTT, lanjutnya, secara konsisten memasukkan materi literasi keuangan dalam setiap kegiatan sosialisasi maupun Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP), sehingga PMI memiliki perencanaan ekonomi yang matang.
Selain itu, sepanjang 2025 BP3MI NTT juga menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi bagi PMI purna dan keluarga PMI. Program tersebut meliputi pelatihan tenun dan standarisasi produk usaha, literasi keuangan digital bagi calon PMI, bimbingan teknis pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan generasi milenial, serta berbagai kegiatan pendukung lainnya. (Aji)
