JAKARTA—Rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang digelar di Bali sejak Rabu-Jumat (21-23/8/19) berakhir. Rapat organisasi para bupati di Tanah Air itu merumuskan 15 rekomendasi.
“Rekomendasi ini berdasarkan rapat internal Apkasi bersama para bupati. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada para pihak terkait, terutama pemerintah pusat,” ujar Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas, Sabtu (24/8/19).
Di antara butir-butir rekomendasi itu adalah bersama-sama memperkuat aksi preventif, promotif, dan kerja-kerja terukur untuk menekan gizi buruk dan status gizi pendek (stunting) melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Anas mengatakan, Apkasi mencoba menerjemahkan visi besar penciptaan SDM unggul dari pemerintah pusat, seperti perlunya menyiapkan bgenerasi sehat dan kuat. Indonesia sudah berhasil menurunkan angka stunting secara progresif hingga tinggal 30 persen.
“Ke depan kita keroyok bareng-bareng untuk terus menurunkannya,” ujar Anas.
Apkasi juga merekomendasikan perlunya mengawal penerapan pendidikan berkarakter Pancasila pada lingkungan pendidikan di bawah kewenangan pemerintah kabupaten untuk mewujudkan SDM unggul sains sekaligus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila.
“Ada rekomendasi tentang penataan ulang peraturan perundang-undangan soal perizinan sejumlah sektor yang masih tumpang-tindih dan tidak menempatkan pemkab dalam posisi strategis, di antaranya sektor perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan,” jelas Bupati Bayuwangi ini.
Lanjut dia bupati juga berkomitmen meningkatkan kapasitas ASN untuk peningkatan kualitas publik, dan pada saat bersamaan meminta agar pengangkatan jabatan struktural ASN untuk mengakselerasi kinerja birokrasi tidak diperumit oleh aturan.
“Kami juga mendorong kolaborasi untuk memerangi peredaran narkotika dan perdagangan manusia, dan membangun skema yang lebih adil dalam manajemen perpajakan untuk kepentingan pembangunan daerah,” imbuhnya.
Selain itu, Apkasi merekomendasikan perluasan akses beasiswa pendidikan tinggi dari pemerintah pusat terutama kepada daerah-daerah dengan akses teknologi terbatas dan akses geografis tersulit.
“Banyak bupati mengusulkan semacam mekanisme kuota untuk beasiswa perguruan tinggi, termasuk ke luar negeri. Jadi bukan anak-anak muda orang per orang berburu beasiswa, tapi ada mekanisme pemkab berperan dengan diberi kuota,” jelas Anas.
Apkasi menyatakan keinginannya mendorong pelibatan kepala daerah dalam penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara.
“Apabila hal tersebut disetujui dalam pembahasan di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Haluan negara penting untuk kesinambungan pembangunan yang sudah sangat bagus dijalankan Pak Jokowi saat ini ,” pungkas Anas.
