JAKARTA-—Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produktif hanya mencapai 47 persen hingga Akhir Agustus 2019. Capaian ini di bawah target pemerintah, yakni 60 persen selama setahun.
Demikian diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir di Gedung SMESCO, Jakarta, Rabu (16/10/19).
“Penyaluran KUR sektor produktif memang tidak mudah, pasalnya sektor produktif membutuhkan waktu lebih lama untuk turnover atau perputaran uang karena membutuhkan proses produksi yang panjang,” ujar Iskandar.
Dia mencontohkan, untuk busana, minimal harus potong kain dulu dan sebagainya. Kondisi tersebut berbeda dengan sektor perdagangan yang membutuhkan turnover cepat.
Pada sektor perdagangan, para pelaku tidak harus melakukan produksi terlebih dahulu. Mereka cukup menjual produk yang mereka dapatkan ke pasar secara langsung melalui offline ataupun online.
Lanjut Iskandar, meski sektor produktif mengalami hambatan dari sisi produksi, bukan berarti pemerintah mengalihkan perhatian begitu saja. Apabila hanya fokus pada sektor produktif, justru dicemaskan ekonomi Indonesia akan mengalami ‘overheating’.
“Jumlah barangnya terbatas, sementara turn over terlalu tinggi pun, harga akan naik,” ungkap dia.
Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM menetapkan target penyaluran KUR pada tahun ini mencapai Rp140 triliun dengan Rp84 triliun, di antaranya ditujukan untuk sektor produktif.
Sampai dengan akhir Agustus 2019, realisasinya sudah Rp102 triliun. Sekitar Rp47,9 triliun di antaranya sudah disalurkan ke sektor produktif, yaitu perikanan, perkebunan dan peternakan.
Untuk melakukan akselerasi di sektor produktif, pemerintah memperluas penyaluran ke sektor jasa. Di antaranya bidang busana dan produk turunan.
“KUR untuk sektor jasa mirip dengan KUR khusus peternakan, perikanan dan perkebunan yang sudah dijalankan pemerintah selama ini” ujar Iskandar.
