PeluangNews, Jakarta — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat capaian positif dengan berhasil melampaui target rasio kewirausahaan nasional tahun 2025. Rasio kewirausahaan tercatat mencapai 3,29 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,10 persen.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Siti Azizah, menjelaskan bahwa target tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian UMKM.
“Pencapaian ini selaras dengan Asta Cita ketiga, yakni mendorong pertumbuhan kewirausahaan nasional, sekaligus menegaskan bahwa UMKM Indonesia terus mengalami peningkatan kelas,” ujar Siti Azizah di Jakarta, kemarin.
Ia menuturkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari implementasi berbagai program strategis, salah satunya melalui penguatan Entrepreneur Hub (E-Hub) Terpadu. Program ini dikembangkan sebagai ekosistem pembinaan kewirausahaan yang terintegrasi, berkesinambungan, dan inklusif.
“E-Hub Terpadu tidak hanya berkontribusi pada peningkatan rasio kewirausahaan, tetapi juga diharapkan menjadi solusi konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menekan angka kemiskinan dan pengangguran,” jelasnya.
Hingga November 2025, jumlah penerima manfaat E-Hub Terpadu telah mencapai 7.980 wirausaha yang tersebar di 10 provinsi. Selain itu, sebanyak 14.084 wirausaha telah terhubung dalam ekosistem E-Hub secara nasional.
Memasuki tahun 2026, Kementerian UMKM akan memprioritaskan penguatan ekosistem E-Hub melalui integrasi ke dalam superapps SAPA UMKM. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses layanan, meningkatkan efisiensi pembinaan, serta memperkuat daya saing wirausaha Indonesia.
Siti Azizah menegaskan, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor krusial dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif.
“Adaptasi terhadap teknologi adalah kunci. Wirausaha yang mampu bertransformasi secara digital akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang,” ujarnya.
Selain itu, program pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan (JFPKWU) juga akan menjadi agenda prioritas pada 2026. Program ini diarahkan untuk memperkuat peran fasilitator inkubasi dan pendampingan wirausaha di seluruh Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. (Aji)
Baca Juga: Kementerian UMKM Gandeng ADKASI Dorong Penguatan UMKM di Daerah
