Peluang News, Jakarta-Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat menghadiri Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2025 di Kantor BPK Perwakilan DKI Jakarta, Senin (7/7).
“Kerja sama yang terjalin dengan BPK merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Rano.
Ia mengapresiasi capaian Pemprov DKI yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan berturut-turut atas Laporan Keuangan 2024. Meski begitu, ia mengingatkan agar seluruh rekomendasi BPK tetap ditindaklanjuti secara tuntas dan berkualitas.
Hingga Semester I 2025, total rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti mencapai 11.950, dengan 89,21% telah diselesaikan. Untuk mempercepat progres, Pemprov DKI menggelar sesi konsinyering yang membahas 399 rekomendasi.
Rano juga menyebut sejumlah kendala, seperti penagihan kerugian kepada pegawai yang sudah pensiun, perlunya perubahan regulasi, dan kesulitan menagih kewajiban dari pemegang SIPPT. Ia mendorong pembentukan forum tripartit agar solusi konkret dapat segera dihasilkan.
“Target kita tahun ini adalah 91%. Saya minta seluruh jajaran bekerja cepat, akurat, dan tepat waktu,” tutupnya.
