PeluangNews, Batam – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (18/1/2026), dihadiri atusan bupati dari berbagai penjuru Tanah Air.
Mereka menyuarakan kegelisahan yang sama, otonomi daerah kian terjepit, ruang fiskal menyempit, dan kabupaten makin kehilangan kendali atas nasibnya sendiri.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi tak menutup-nutupi keresahan tersebut. Di hadapan para kepala daerah, Bupati Lahat itu menyebut Indonesia tengah menghadapi gejala sentralisasi baru yang berpotensi menggerus fondasi kebangsaan. Menurutnya, kabupaten bukan sekadar unit administratif, melainkan penopang utama pelayanan publik dan stabilitas sosial.
Bursah menilai semangat desentralisasi yang dulu diusung Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kini semakin memudar. Banyak kewenangan strategis, terutama di sektor fiskal, kembali ditarik ke pusat tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
“Kabupaten berada di garis depan pelayanan. Tapi belakangan, kebijakan nasional justru membuat daerah seperti kehilangan napas. Jika ini dibiarkan, risiko sosial dan politik ke depan tidak bisa dianggap enteng,” ujar Bursah dengan nada tegas.
Ia juga menyoroti kebijakan fiskal nasional yang dinilai kurang berpihak pada ekonomi lokal. Menurutnya, aliran dana ratusan triliun rupiah ke sektor keuangan tidak otomatis menggerakkan daya beli masyarakat desa. Bursah menyebut, pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih terasa jika daerah diberi keleluasaan mengelola fiskalnya sendiri.
“Keadilan fiskal bukan hanya soal angka di APBN, tapi soal kepercayaan pada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Tanpa itu, mimpi Indonesia Emas 2045 berisiko tinggal slogan,” tegasnya.
Tak hanya berisi kritik, Rakernas Apkasi 2026 juga menampilkan upaya konkret memperkuat daerah melalui kolaborasi. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hadir mendorong keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dalam program strategis, mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat, pengembangan SDM, hingga beasiswa dan riset. Dukungan juga diperluas ke isu sosial seperti stunting, ketahanan pangan, serta promosi Minyak Makan Merah sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) menegaskan komitmen mendorong kemajuan UKM daerah melalui transformasi digital. Peluncuran Digikab by Bale menjadi salah satu sorotan Rakernas. Platform ini dirancang untuk mempercepat digitalisasi kabupaten, memperbaiki layanan publik, sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis teknologi.
Peluncuran Buku
Di momentum seperempat abad Apkasi, organisasi ini juga meluncurkan buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten”. Buku tersebut mendokumentasikan berbagai inovasi daerah di bidang pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lahir di tengah keterbatasan.
Bursah menegaskan, buku ini menjadi bukti bahwa daerah bukan hanya objek kebijakan pusat. “Kami ingin menunjukkan bahwa kabupaten mampu berinovasi, bahkan saat ruang fiskal dan kewenangan dibatasi. Praktik-praktik ini layak direplikasi secara nasional,” katanya.
Pandangan senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rudy Mas’ud. Gubernur Kalimantan Timur itu menilai daerah harus mulai mengurangi ketergantungan pada Dana Transfer ke Daerah dengan menggali Pendapatan Asli Daerah secara kreatif dan berkelanjutan.
Menurut Rudy, masa depan ekonomi daerah tidak bisa terus bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. “Tambang akan habis, hutan bisa rusak. Kuncinya ada pada kualitas SDM, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Apkasi punya peran strategis menyatukan suara bupati agar kebijakan nasional benar-benar berpihak pada masa depan,” ujarnya.
Sebagai tuan rumah, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengajak para bupati menjadikan Rakernas ini sebagai momentum memperkuat sinergi antardaerah. Ia berharap pengalaman Batam dalam mengembangkan sektor jasa dan pariwisata bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten lain.
Rakernas ditutup dengan nuansa kemanusiaan melalui penyerahan santunan kepada anak yatim dan dhuafa di Batam. Momen tersebut menjadi penegasan bahwa di balik perdebatan keras soal kewenangan dan fiskal, tujuan utama Apkasi tetap satu: memastikan kesejahteraan rakyat di daerah tidak terpinggirkan di tengah arus kebijakan nasional.
