PeluangNews, Jakarta – Keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk menyelidiki produk perdagangan Indonesia menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, penyelidikan perdagangan merupakan praktik yang lazim dalam dinamika hubungan dagang internasional.
Penyelidikan yang dilakukan pemerintah AS terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, dinilai Purbaya tidak serta-merta mengancam prospek ekspor nasional.
“Saya pikir tidak apa-apa, investigasi itu hal yang biasa,” kata dia saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jumat (13/3/2026).
Produk Indonesia, lanjutnya, masih memiliki daya saing di pasar Amerika Serikat karena biaya produksi yang relatif lebih rendah, terutama dari sisi tenaga kerja.
Kondisi tersebut membuat harga barang dari Indonesia lebih kompetitif dibandingkan produk sejenis dari Amerika Serikat.
“Barang kita lebih murah dibanding barang Amerika karena tenaga kerja kita lebih murah. Jadi kita punya relative advantage dibanding Amerika,” ujarnya.
Keunggulan biaya produksi itu, katanya, turut membuat Indonesia kerap mencatatkan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat.
Menkeu Purbaya mengingatkan potensi tekanan terhadap ekspor Indonesia dapat muncul jika pemerintah AS memutuskan menaikkan tarif impor bagi negara yang memiliki surplus perdagangan.
Tetapi selama kebijakan tarif itu diterapkan secara sama terhadap semua negara pengekspor, dampaknya diperkirakan tidak terlalu signifikan bagi Indonesia.
“Tapi kalau kita dikenakan tarif lebih tinggi, misalnya dibedakan sampai 10%, sudah susah kita. Tapi kita akan lakukan usaha efisiensi yang lain kalau memang terpaksa,” ujarnya.
Purbaya menilai secara keseluruhan prospek perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat masih relatif terjaga meski ada langkah investigasi.
“Harusnya prospeknya ke depan tidak terlalu buruk, bahkan dengan investigasi dari US Trade,” tambahnya.
Sebagaimana diberitakan, Presiden AS Donald Trump mengumumkan penyelidikan dagang baru terhadap China, Meksiko, Uni Eropa, dan lebih dari selusin negara lainnya, termasuk Indonesia.
Langkah ini ditempuh untuk menggantikan kebijakan tarif resiprokal Trump yang baru-baru ini dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung AS.
Penyelidikan tersebut akan dilakukan berdasarkan Section 301 dari Trade Act of 1974. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyampaikan hal itu kepada wartawan dalam sebuah panggilan konferensi.
Aturan itu memungkinkan AS mengenakan tarif terhadap barang impor dari negara lain yang dinilai melakukan praktik perdagangan tidak adil.
Berdasarkan informasi terbaru per Februari-Maret 2026, fokus penelitian dan pemeriksaan produk oleh Amerika Serikat, khususnya dalam konteks perdagangan dengan Indonesia, berpusat pada sertifikasi halal dan tarif perdagangan. []
