PeluangNews, Jakarta – Skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) seperti yang dilakukan saat pandemi Covid-19 tidak akan digunakan lagi oleh pemerintah.
Sebab, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kebijakan tersebut bersifat darurat dan tidak bisa dijadikan praktik normal dalam tata kelola fiskal maupun moneter.
Burden sharing, katanya, berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter yang seharusnya dijalankan secara independen.
“Kita dari istana gak pernah minta burden sharing sebetulnya. Karena itu jelas langsung menghilangkan seolah batas antara fiskal dan moneter,” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, dikutip Rabu (29/10/2025).
Purbaya menilai bahwa penerapan kebijakan semacam itu wajar dilakukan dalam kondisi krisis ekstrem, seperti pandemi. Koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter memang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Saya sih semaksimal mungkin tidak akan memakai burden sharing itu. Biarkan moneter di pihak moneter jalan sendiri sesuai pakemnya. Saya akan jalan dengan pakem-pakem fiskal,” kata dia.
Purbaya menambahkan bahwa penerapan burden sharing secara berkelanjutan dapat menimbulkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan moneter.
Skema tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa BI sedang “memonetisasi” kebijakan fiskal.
“Kalau kita jalankan burden sharing terus seolah menggabungkan lagi pemerintah dengan bank sentral. Artinya bank sentral monetize kebijakan fiskal, itu yang gak boleh sebetulnya,” ucap Purbaya, menandaskan. []
