
Peluang News, Jakarta – Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengungkapkan, pihaknya melayani 91.913 transaksi penebusan pupuk bersubsidi tahun penyaluran 2025 melalui distributor resmi maupun kios pupuk di seluruh Indonesia sejak awal pergantian tahun hingga Senin (6/1).
Menurut Rahmad, antusiasme petani dalam menebus pupuk subsidi cukup tinggi, bahkan beberapa di antara mereka sudah melakukan penebusan pupuk sejak dini hari pada 1 Januari lalu.
“Kami mencatat terdapat 6.693 transaksi penebusan pupuk,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Dia mengutarakan bahwa selama enam hari pertama pada tahun baru ini, pihaknya mencatat 80.337 petani telah melakukan penebusan dengan total volume pupuk bersubsidi yang disalurkan mencapai hampir 25 ribu ton.
Angka itu terdiri dari 14.632 ribu ton pupuk urea, 9.960 ton pupuk NPK, 60 ton NPK Kakao, dan 130 ton pupuk organik.
Perseroan pun mengapresiasi dukungan Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Kementan, serta Kementerian BUMN yang mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menandatangani surat keputusan penyaluran sebelum pergantian tahun, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan mulai 1 Januari 2025.
Pihaknya berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah, terutama Kementan, untuk menyediakan infrastruktur pendistribusian pupuk.
“Salah satunya sistem digital yang andal untuk memudahkan petani menebus pupuk bersubsidi hanya menggunakan KTP.”
Rahmad menuturkan elama tahun lalu, Kementan telah melakukan enam kali perubahan petunjuk teknis terkait penyaluran pupuk bersubsidi demi perbaikan tata kelola.
“Semua capaian yang berhasil kita gapai pada 2024 dan awal 2025 ini merupakan hasil kolaborasi yang erat antara pemerintah dan Pupuk Indonesia. Sebagai produsen, Pupuk Indonesia amat mengapresiasi pemerintah yang bergerak cepat dalam memperbaiki tata kelola distribusi pupuk bersubsidi,” kata dia.
Dikatakan pula, pihaknya akan terus menggenjot produksi agar bisa memenuhi target alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton pada tahun ini.
Karena itu, Rahmad meminta petani untuk tidak khawatir terhadap berkurangnya alokasi pupuk karena fluktuasi harga bahan baku dan gas, karena alokasi pupuk bersubsidi pada 2025 tidak lagi berdasarkan alokasi anggaran, tapi volume pupuk yang telah ditetapkan pemerintah. []