Peluangnews, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyetop proyek pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara, karena meragukan kemampuan keuangan daerah.
“Pertama memang yang menjadi pertimbangan adalah terkait dengan kemampuan keuangan daerah di masa mendatang,” ujar Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Wakadin LH) DKI Jakarta, Sarjoko, di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin, Selasa (1/8/2023).
Dari data yang ada, proyek ITF Sunter telah mengalami perjalanan panjang dan belum benar-benar terealisasi. Proyek pengolahan sampah modern ini digagas era Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Gubernur Anies Baswedan berupaya merealisasikan proyek ini karena besar manfaatnya bagi pengelolaan sampah DKI Jakarta. Namun, kini proyek tersebut dihentikan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Harsono yang menggantikan Anies Baswedan.
“Ini yang dikhawatirkan Pemprov DKI nanti membebankan keuangan daerah, terkait dengan tipping fee. Ini dengan mempertimbangkan kemampuan skala APBD DKI yang sekarang trennya akan menurun. Dikhawatirkan di kemudian hari akan membebani,” jelas Sarjoko.
Sebelumnya, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, mempertanyakan alasan pemprov tidak melanjutkan proyek ITF Sunter. Proyek pengolahan sampah menjadi tenaga listrik ini bisa saja dibatalkan, asalkan terdapat alasan yang objektif dan dapat diukur akuntabilitasnya.
Menurut Manuara, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas LH DKI Jakarta, seharusnya mengevaluasi terlebih dahulu seluruh permasalahan dalam proyek tersebut, sebelum keputusan pembatalan.
Untuk diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan, pihaknya menyetop proyek ITF Sunter. Proyek pengolahan sampah menjadi tenaga listrik itu tidak dilanjutkan karena nilai investasi dan biaya operasionalnya terlalu besar.
“Iya (ITF tidak dilanjutkan). Kami kan enggak sanggup ya,” ujar Heru, di TPST Bantargebang, Selasa (27/6).
Atas dasar itu, Pemprov DKI memutuskan untuk menghentikan proyek ITF dan fokus mengembangkan sistem RDF. Saat ini, RDF atau bahan bakar alternatif dari hasil pemilahan sampah perkotaan telah berhasil diproduksi di TPST Bantargebang.
“Ya investasi bisa lebih dari Rp5 triliun. Pemprov DKI bukan tidak mau, bagus-bagus semua konsep-konsep itu. Tapi sekali lagi Pemprov DKI tidak mampu membayar tipping fee,” ujar Heru.
Heru menambahkan, jajarannya akan membahas lebih lanjut penyertaan modal daerah (PMD) yang sudah telanjur dialokasikan untuk pembangunan ITF Sunter.
Adapun PMD yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk pembangunan ITF sebesar Rp577 miliar. Groundbreaking proyek ITF Sunter dilakukan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI pada 2018 lalu. Namun, proses pembangunan proyek itu selalu tertunda karena sejumlah alasan. (Aji)
