Jakarta (Peluang) : Kesejahteraan nelayan menjadi bagian penting dari program pemerintah.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki meluncurkan program Solar untuk koperasi (Solusi) nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (17/9/2022
Peresmian dipusatkan di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nelayan yang dikelola Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo, yang berada di kawasan pelabuhan tersebut.
Erick menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan dirinya dan MenKopUKM mencari solusi dalam meningkatkan taraf hidup para nelayan.
Menurutnya, kesejahteraan nelayan harus menjadi bagian penting dari program pemerintah. Salah satunya Program Solusi Nelayan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan akses bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan.
Selama ini kata Erick, nelayan masih mendapatkan Solar dengan harga Rp7.000 hingga Rp10.000 per liter.
“Hari ini dengan diresmikan SPBU nelayan, kita pastikan harga Solar Rp 6.800 per liter,” kata Erick dalam keterangan resminya, Sabtu (17/9/2022).
Dalam program ini, lanjut Erick, Pertamina menyalurkan langsung Solar bersubsidi ke SPBU Nelayan di bawah Koperasi Mino Saroyo yang beranggotakan 8.500 nelayan.
Erick menjelaskan, program inisiatif Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para nelayan di tengah kebijakan pengalihan subsidi BBM.
Ia menyebut program Solusi dapat memperbaiki akses nelayan terhadap Solar sehingga subsidi BBM ini lebih tepat sasaran dan langsung dialokasikan kepada nelayan.
“Koperasi jadi ujung tombak agar solar subsidi benar-benar tepat sasaran.Karena
dengan koperasi itu berarti ada nama, alamat, dan sistem digital. Jadi kalau ada yang bawa jeriken tidak masalah karena ada barcode, datanya kelihatan,” kata Erick.
Lebih lanjut Erick menegaskan, program Solusi tidak sekadar mendistribusikan Solar subsidi, melainkan juga membenahi model bisnis perikanan rakyat dengan melibatkan koperasi sebagai agregator dan penjamin pertama bagi nelayan.
Apalagi kata Erick, nelayan Indonesia adalah pelaut tangguh yang bukan sekedar membutuhkan subsidi, melainkan juga ekosistem bisnis perikanan rakyat yang sehat dan berpihak pada nelayan.
“Dari MenKopUKM nanti koperasinya diberikan pembiayaan atau modal kerja. Kami dari BRI mendorong pembiayaan untuk nelayan,” ungkap Erick.
Selain itu, lanjut dia, ibu-ibu nelayan juga tidak ditinggalkan karena mereka bisa memperoleh penghasilan tambahan dengan mengolah hasil tangkapan ikan untuk beragam produk olahan.
“Jadi, ibu-ibu nelayan tidak ditinggalkan ada PMN Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Ini yang kita lakukan tahap hari ini,” ujar Erick.
Ia menegaskan, BUMN berupaya membuka akses pasar di dalam dan luar negeri, serta melibatkan pihak swasta sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi para nelayan.
Erick berharap program Solusi Nelayan ini dapat menjadi gebrakan dalam menjawab permasalahan nelayan.
“Bukan sekadar menyentuh masalah di permukaan, namun juga membenahi ekosistem bisnis sebagai wujud solusi jangka panjang. Apapun masalahnya, kita hadapi dan atasi. Karena pikiran yang produktif bisa mengantarkan kita pada solusi konkret demi Indonesia yang maju, makmur, dan mendunia,” tegasnya.
Selain Cilacap, ucap Erick, terdapat enam lokasi percontohan program Solusi Nelayan. Di antaranya di Lhoknga, Aceh, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indramayu, Jawa Barat, Pekalongan, Semarang, Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Timur, dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang akan dijalankan selama tiga bulan ke depan
“Cilacap ini pilot project, kalau ini berjalan baik akan dikembangkan di tujuh lokasi dan diperluas ke seluruh Indonesia,” kata Erick.
MenKopUKM, Teten Masduki meyakini program Solusi menjadi jawaban atas sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi para nelayan.
Ia menyebut 60 persen biaya produksi nelayan selama ini untuk BBM. Subsidi Solar akan berdampak besar bagi kesejahteraan nelayan.
Maka itu KemenKopUKM UKM dan Kementerian BUMN mendorong peningkatan pengolahan bagi nilai tambah hasil produksi nelayan.
“Kami juga memikirkan pembiayaan, pengolahan, hingga offtaker apakah dari dalam negeri atau luar negeri sehingga nelayan punya keuntungan yang maksimal,” kata Teten.
Anggota Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kolaborasi KemenKopUKM dan Kementerian BUMN dalam membantu kemudahan BBM dan pembiayaan bagi para nelayan di Cilacap.
Menurutnya, keberpihakan seperti ini memberikan rasa nyaman bagi nelayan sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil tangkapan.
“Ke depan, bukan hanya ketersediaan BBM, tapi juga penyerapan hasil produk perikanan akan dibantu. Kita harap program-program sinergi dua kementerian ini bisa terus membantu para nelayan di Cilacap,” pungkas Adi.
