PeluangNews, Jakarta – Selama delapan bulan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) telah menyebabkan lebih dari 4.000 kasus keracunan.
Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras mengungkapkan hal itu dalam Diskusi Publik Indef: Menakar RAPBN 2026, Kamis (4/9/2025).
“Dari total delapan bulan pelaksanaan program MBG, Pak Presiden menyampaikan bahwa MBG telah diterima oleh 23 juta penerima manfaat. Namun, dalam delapan bulan pelaksanaannya, MBG telah memakan lebih dari 4 ribu korban keracunan dan berbagai permasalahan tata kelola yang buruk,” kata Izzudin.
Karena itu, Institut untuk Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) merekomendasikan pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selama delapan bulan pelaksanaan, lanjut Izzuddin, program ini justru menimbulkan berbagai masalah serius. Jumlah korban tidak bisa dianggap sebagai sekadar angka.
Dia menyatakan masalah tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan pemerintah dalam melaksanakan program besar yang melibatkan dana triliunan rupiah.
“Nah, kalau sudah lebih dari 4.000 korban ini, maka korban dianggap sekadar angka statistik, serta permasalahan terjadi karena lemahnya aspek perencanaan dan pengawasan,” ujar dia, menandaskan.
Selain masalah keracunan, Izzuddin menilai bahwa pengelolaan distribusi makanan di lapangan juga sangat buruk. Banyak insiden yang terjadi akibat standar gizi dan kebersihan yang tidak terjaga, serta kurangnya koordinasi antar instansi.
Keadaan ini semakin memperkuat argumen bahwa program MBG lebih membutuhkan evaluasi menyeluruh dibandingkan dengan ekspansi yang besar-besaran.
“Kami menilai program MBG ini harus dihentikan sementara, untuk adanya evaluasi total pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia. Karena korban sudah banyak yang berjatuhan,” kata dia
Indef menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan memperluas program sebelum melakukan perbaikan pada tata kelola. Apalagi, rencana anggaran untuk program MBG dalam RAPBN 2026 mengalami peningkatan signifikan dari Rp71 triliun menjadi Rp335 triliun.
“Jangan sampai kita mau ekspansi program MBG dari Rp71 triliun yang direncanakan pada awal tahun ini ke Rp335 triliun pada RAPBN 2026, itu jangan sampai angka korbannya melonjak seperti lonjakan anggaran juga,” imbuhnya.
Dia berharap pemerintah berani mengakui adanya kelemahan dalam pelaksanaan program di 16 provinsi. Terdapat banyak masalah di lapangan yang belum teratasi, seperti mekanisme distribusi makanan, pengawasan kualitas, dan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan program tersebut.
Dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah ini, diharapkan program dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat
Indef merekomendasikan agar program MBG lebih difokuskan pada wilayah yang memiliki tingkat stunting dan kemiskinan tertinggi. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat lima provinsi yang memenuhi kedua kriteria tersebut, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
“Kita dapat lima provinsi yang ternyata beririsan di antara keduanya, artinya di antara tingkat prevalensi stuntingnya tertinggi, di sisi lain juga tingkat kemiskinannya tertinggi. Lima provinsi tersebut adalah Aceh, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, jadi harapannya program MBG di tahun mendatang itu justru dikecilkan skalanya,” ucapnya.
Dia menambahkan, pelaksanaan program dalam skala yang lebih kecil di lima provinsi tersebut akan memudahkan proses pemantauan dan evaluasi. []
