PeluangNews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti keluhan para pengusaha terhadap preman yang sering mengganggu dan menghambat iklim investasi di Tanah Air.
Presiden meminta Polri-TNI menindak organisasi masyarakat (ormas) yang sering melakukan pungutan liar (pungli) itu.
“Presiden perintahkan TNI-Polri untuk melihat itu,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Luhut memastikan pemerintah akan memberikan tindakan terhadap ormas-ormas yang melakukan pungli hingga mengganggu jalannya investasi dan operasional pabrik.
“Kita harus tindak hal semacam itu, dan nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus baik,” kata Luhut, menambahkan.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal melaporkan ormas bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi kepada pihak kepolisian.
Wamenaker mengutarakan, Immanuel Ebenezer atau Noel, tindakan ormas bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi tidak bisa dibiarkan.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” kata Noel dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).
Menurut dia, penyerapan tenaga kerja menjadi terhambat dan rencana investasi menjadi gagal karena ulah ormas bergaya preman. Dampak yang ditimbulkan ormas bergaya preman merugikan banyak pihak.
“Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” tutur Noel.
Dia berencana bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk berkoordinasi ihwal ulah ormas bergaya preman yang menghambat jalannya investasi dan penyerapan tenaga kerja.
“Saya akan menemui Kapolri secara khusus membicarakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respons yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” ucapnya, mengakhiri. []
