Peluang News, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto meminta agar aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat dikoreksi sehingga implementasinya dapat menjadi lebih fleksibel dan realistis.
Hal itu diperlukan untuk menjaga daya saing industri nasional di pasar global.
Arahan Presiden tersebut disampaikan saat berbicara dalam Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri pada hari ini (Selasa, 8/4).
“TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya, kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin,” tutur Presiden.
Namun demikian, Prabowo mengatakan bahwa kita harus realistis. Jika TKDN dipaksakan, akhirnya Indonesia akan kalah kompetitif. Dia sangat setuju jika TKDN diterapkan secara fleksibel, misalnya diganti dengan insentif.
Terkait dengan itu, Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintahan, terutama para menteri, untuk mengubah kebijakan TKDN agar lebih realistis dan tidak membebani industri dalam negeri. Menurut Prabowo, TKDN bukan hanya soal regulasi semata, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas.
“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, nggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan pentingnya Indonesia menerapkan kemandirian ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Dia melihat kebijakan negara-negara besar yang menimbulkan gejolak ekonomi dunia dan berdampak pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Untuk itu, Presiden mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk kembali pada visi para pendiri bangsa, yaitu membangun kemandirian ekonomi dengan berdiri di atas kaki sendiri.
“Pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak dahulu dan termasuk saya bertahun-tahun saya sudah ingatkan, mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Presiden.
Atas dasar itulah, Presiden menjelaskan bahwa strategi pembangunan nasional yang tengah dijalankan oleh pemerintahannya bertumpu pada swasembada pangan, energi, air, dan industrialisasi, dengan semangat keberpihakan pada rakyat.
“Dasar-dasar pemerintah yang saya pimpin dasarnya adalah Pancasila dan UUD 1945. Bukan sebagai mantra, bukan sebagai slogan, bukan sebagai moto, sebagai dasar pemikiran,” ujar Prabowo.
