JAKARTA—-Presiden Joko Widodo meminta setidaknya 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD), serta anggaran BUMN diperuntukan membeli dalam negeri.
Dari segi jumlah langkah ini tidak muluk-muluk, tapi bisa dilakukan guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
“Yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen, yang BUMN 0,4 persen. 1,5-1,7 persen, BUMN-nya 0,4 persen,” kata Jokowi dikutip dari YouTube Setpres, Jumat (25/3/22).
Menurut Jokowi pertumbuhan ekonomi akan dengan mudah meningkat apabila konsisten untuk mengganti produk impor dengan membeli produk lokal.
Selain itu, penggunaan produk dalam negeri juga secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.
“Jika kita membeli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan,” ucap Kepala Negara.
Jokowi menegaskan kementerian/lembaga untuk berhenti impor barang-barang dari luar karena barang-barang tersebut telah diproduksi oleh industri dalam negeri.
Presiden menargetkan hingga Mei 2022, anggaran sebesar Rp400 triliun dapat digunakan untuk pembelian barang dari dalam negeri.
Selain itu, Jokowi meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam platform yang tersedia.
“Saya minta dan saya enggak mau ditawar-tawar lagi urusan yang Rp400 triliun di Mei. Segera juga dorong yang namanya UKM-UKM di daerah itu untuk masuk segera ke e-Katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya,” pungkas Jokowi.
