Peluang News, Jakarta – Reformasi struktural penting untuk terus dilanjutkan agar pemerintahan tetap efisien dan berorientasi pada hasil.
Presiden Joko Widodo mengatakan hal itu pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023, di Jakarta, Senin (8/7/2024).
“Saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan, penting untuk harus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif, lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” kata Jokowi.
Dia menuturkan deregulasi dan debirokratisasi sudah banyak dilakukan. Namun, regulasi yang tidak sinkron dan birokrasi rumit masih ditemukan di lapangan.
“Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi, sama saja ngurus-nya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan,” kata Presiden.
Hal demikian mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah. Oleh karenanya Jokowi meminta seluruh jajaran agar melanjutkan reformasi struktural.
Sebelum itu, di tempat terpisah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai reformasi struktural menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
Hal tersebut mempertimbangkan posisi Indonesia yang saat ini sedang berada di momen krusial untuk mempersiapkan berbagai prasyarat mewujudkan Indonesia Emas 2045.
“Reformasi struktural merupakan kunci keberhasilan transformasi ekonomi berkelanjutan,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis.
Pelaksanaan transformasi ekonomi dan optimalisasi potensi yang dimiliki menjadi landasan dalam mencapai visi tersebut.
Melalui Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang saat ini sedang disiapkan penyusunan undang-undangnya, kata Airlangga, pemerintah telah menyusun rancangan tahapan transformasi ekonomi.
Masing-masing tahapan tersebut memiliki target capaian pertumbuhan ekonomi, target peran industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta target proporsi jumlah kelas menengah.
Selain memperkuat transformasi ekonomi, strategi kebijakan juga diimplementasikan guna mendorong optimalisasi berbagai potensi, yang salah satunya menyasar aspek sumber daya manusia (SDM).
Bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM, peningkatan produktivitas tenaga kerja telah dilakukan melalui reformasi pendidikan dan ketenagakerjaan. Perbaikan regulasi dan prosedur kemudahan berusaha juga menjadi wujud kesungguhan Pemerintah dalam melakukan reformasi struktural.[]
