Peluang News, Jakarta – Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengundang perhatian luas masyarakat Indonesia. Bahkan DPR mengkritik keras kejadian ini membuktikan lemahnya pengawasan dan keamanan serta tidak antisipasinya pemerintah menghadapi peretasan itu.
Saking besarnya perhatian masyarakat atas kejadian tersebut, Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan sejumlah pihak terkait ke Istana, Jakarta, Jumat (28/6/2024) siang,
“Iya, tunggu dulu ya. Ini baru mau rapat,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Selain Menkominfo, Presiden Jokowi juga memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Hadir juga dalam rapat internal itu Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
Turut hadir dalam kegiatan itu utusan dari penyedia infrastruktur data nasional, TelkomSigma, yang diwakili Direktur Network & IT Solution PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Herlan Wijanarko.
Usai rapat selesai sekitar pukul 14.30 WIB, Menkominfo tidak memberikan keterangan apa pun kepada wartawan.
PDNS mengalami gangguan yang disebabkan serangan siber berjenis ransomware hingga berdampak pada beberapa layanan publik, termasuk layanan imigrasi.
BSSN mengidentifikasi serangan tersebut dilakukan dengan ransomware yang diberi nama Brain Cipher Ransomware sebagai pengembangan terbaru dari ransomware lockbit 3.0.
Serangan tersebut dimulai dengan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender pada 17 Juni 2024, yang memungkinkan aktivitas malicious pada 20 Juni 2024.
Aktivitas tersebut, termasuk instalasi file malicious, penghapusan file system penting, dan penonaktifan layanan yang sedang berjalan.
“Saat ini sedang proses pemulihan data. Kita kan mengikuti audit forensik yang dilakukan BSSN. Nanti Telkom rekomendasinya apa? Nanti kita laksanakan, kita pakai eksekutor,” kata Herlan Wijanarko usai pertemuan tersebut.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan pihaknya memanggil Menkominfo Budi Arie Setiadi dan BSSN untuk datang ke DPR menuntut penjelasan terkait peretasan sistem PDNS yang membuat layanan publik lumpuh selama berjam-jam.
Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) menggalang petisi yang menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya. Petisi itu terpampang dalam laman change.org.
Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum menjelaskan, alasan munculnya petisi tersebut.
Menurut dia, petisi ini digulirkan untuk mengampanyekan kepada masyarakat bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas berbagai serangan siber yang memuncak pada serangan terhadap PDNS.
“Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menkominfo, Kominfo adalah lembaga yang paling tanggung jawab terhadap PDNS,” kata Nenden. []
