Peluang News, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono melalui siaran persnya, Rabu (22/1/2025).
“Bapak Presiden sudah setuju untuk alokasikan Rp48,8 triliun di OIKN untuk menyelesaikan tadi,” kata Basuki usai rapat terbatas (ratas) terkait IKN di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).
Pada tahap kedua pembangunan IKN periode 2025-2029, lanjut mantan Menteri PUPR itu, Prabowo mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik. Ia diberikan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif.
“Pertama, menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” kata dia, dalam siaran pers itu.
Untuk menyelesaikan target tersebut, ujarnya, dibutuhkan APBN sebesar Rp48,8 triliun. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai.
“Jadi, dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” ujar Basuki.
Dikatakan pula, Otorita IKN memiliki program yang dibiayai melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yang sedang berproses.
“Sudah kami proses sampai dengan feasibility study, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak,” tutur Basuki.
Selanjutnya, untuk enam proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 kilometer (km) dikerjakan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU,” katanya.
Dia mengemukakan terdapat satu proyek KPBU untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Sedangkan ground breaking proyek investasi di IKN tahap kesembilan.
“Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp 6,49 triliun,” ujarnya.
Basuki menambahkan, Menteri PKP memberikan masukan untuk mengoptimalkan investasi sektor swasta yang sudah melakukan ground breaking di IKN.
Hal itu dilakukan agar berbagai proyek yang sudah ground breaking ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembangunan. []
