PeluangNews, Jakarta – Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo Subianto tidak meminta baik partai politik (parpol) yang berada di luar pemerintah maupun dalam koalisi pemerintahan untuk berani mengkritik atau melakukan pengawasan.
Menurut Prabowo, partai koalisi untuk tidak ragu mengawasi dan mengkritik pemerintah. Sebab, katanya, tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum.
“Saya juga minta dari koalisi kita, harus berani mengawasi, mengoreksi, tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum, merasa tidak dapat diatur, tidak dapat diperiksa,” kata Presiden.
Ditegaskan pula bahwa persatuan penting untuk membangun bangsa yang berdaulat dan mensejahterakan rakyat.
Meskipun berbeda-beda tetapi harus tetap bekerja sama mencapai tujuan bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Indonesia dikatakan berhasil sebagai negara merdeka jika rakyatnya sejahtera.
“Untuk itu, marilah kita bekerja sama. Kita berbeda-beda boleh tapi satu tujuan kita, silahkan yang berada di luar pemerintah tidak ada masalah, terima kasih, kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik walaupun kadang-kadang kritik itu menyesakan juga tapi enggak ada masalah. Jangan berhenti kritik,” ucap Kepala Negara, menambahkan.
Sekadar catatan, tujuh partai politik di parlemen merupakan koalisi pendukung pemerintah, yaitu Partai Gerindra, Demokrat, PKB, Golkar, PKS, Nasdem, dan PAN.
Satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan yaitu PDIP. Meski begitu, PDIP bukan oposisi apalagi koalisi pemerintah tetapi sebagai partai penyeimbang pemerintahan. Ini merupakan keputusan hasil Kongres ke-6 di Bali pada Juli 2025. []