Peluang News, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan kebocoran dana Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar 36,67% yang beralih ke rekening Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politikus.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, PPATK telah menganalisis 1.847 laporan transaksi keuangan mencurigakan sepanjang Januari-November 2023.
Sebanyak 1.178 laporan hasil analisis (LHA) telah disampaikan kepada aparat penegak hukum, termasuk dua LHA yang dikirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada 2023 PPATK telah menyampaikan dua informasi kepada KPK dugaan tindak pidana korupsi. Terduga terdaftar dalam daftar calon tetap yang diperoleh dari KPU.
“Ada dua hasil analisis dan satu hasil pemeriksaan disampaikan kepada kepolisian. Ada satu informasi disampaikan ke OJK, ada tiga informasi disampaikan kepada BIN dan tiga informasi disampaikan ke Bawaslu,” kata Ivan.
Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah telah menyelesaikan 190 proyek strategis nasional (PSN) dengan total nilai investasi mencapai Rp 1.515,4 triliun per akhir 2023.
Dari indikasi keuangan mencurigakan tersebut, sehingga sekitar 36,67% dari dana PSN atau sekitar Rp 555 triliun, diduga masuk ke kantong ASN dan politikus.
Ivan menuturkan 36,8% dari total dana masuk ke rekening subkontraktor diidentifikasi sebagai transaksi terkait kegiatan operasional pembangunan.
Namun, 36,67% dari jumlah tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, masuk ke rekening ASN dan politikus. Dana itu diduga digunakan untuk pembelian aset dan investasi pribadi oleh para pelaku.
“Sedangkan 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Ini digunakan untuk kepentingan pribadi.
Hasil pemeriksaan mendalam terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek, terindentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil ASN, politikus,” ujar Ivan.
Plt Deputi Analisis PPATK, Danang Tri Hartono, menambahkan, temuan ini telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum, yang telah menindaklanjuti sejumlah kasus dan bahkan mengungkapkannya ke media massa.
“Terkait dengan PEN, bisa melihat sendiri kasus-kasusnya, proyek apa saja. Itu sudah dilakukan penyidikan dan sudah diekspos media massa sehingga bisa disimpulkan sendiri,” kata dia. (Yth)
