PeluangNews, Jakarta – Indonesia memasuki usianya yang ke-80 tahun. Waktu yang sangat panjang bagi bangsa yang merdeka. Banyak energi anak negeri ini yang terkuras karena memikirkan kemerdekaan yang mereka nikmati, ternyata hanyalah baru kemerdekaan dari peperangan.
Sedangkan kemerdekaan untuk mendapatkan hak-hak hidup, belum mereka peroleh seperti hak atas kesejahteraan ekonomi, dan keadilan hukum.
Hak atas kesejahteraan, sangat banyak rakyat Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan. Lapangan pekerjaan sulit. Mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari lantaran harga-harga kebutuhan pokok, sandang, pangan, termasuk biaya pendidikan yang mahal.
Peluh rakyat yang menetes setiap hari dirasakan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut.
Anomali ekonomi itu, akhirnya memunculkan perilaku sosial yang brutal. Masyarakat cenderung menjadi pemarah, tidak sabar dan sering melanggar aturan. Hampir setiap hari di jalanan, kita menyaksikan betapa masyarakat berkendara tanpa budaya tertib, mengindahkan etika, dan norma-norma dalam berlalu lintas.
Banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di depan aparat kepolisian tetapi dibiarkan begitu saja. Anak-anak belum cukup umur untuk memiliki SIM pun dibiarkan menggunakan motor dan tanpa helm pula.
Kejahatan jalanan alias begal, bahkan kejahatan kerah putih alias korupsi para penyelenggara negara juga marak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan tidak berpengaruh apa-apa bagi mereka. Perilaku korup tetap terjadi dan bahkan makin gila. Koruptor pun tidak punya rasa malu lagi. Mereka tetap terlibat dalam penyelenggaraan negara dan diberikan tempat terhormat. Mungkin inilah salah satu yang membuat korupsi terus bercokol di negeri tercinta ini. Penjara tidak memberikan efek jera. Hukuman ringan.
Penegakan hukum dirasakan sangat lemah, dan tidak adil. Penindakan hukum dikesankan tebang pilih dan sesuai pesanan. Teranyar, kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto banyak masyarakat yang meyakini keduanya sebagai korban kriminalisasi. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi dan amnesti kepada mereka.
Potret lainnya, di negeri yang telah merdeka dari penjajahan bangsa asing ini oligarki disebut berkuasa atas perekonomian. Oligarki menggerogoti hak rakyat. Rakyat kecil cenderung menjadi korbannya. Sangat banyak contoh kasus penegakan hukum yang berpihak kepada orang berduit. Pagar laut PIK-2, Banten, misalnya, mengakibatkan hak nelayan untuk melaut mencari ikan terhempas. Sementara sang oligarki tidak tersentuh oleh hukum.
Kasus teraktual ratusan ribu masyarakat Pati yang marah. Mereka turun ke jalan berdemo lantaran Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sampai 250% yang sangat memberatkan. Kemarahan masyarakat Pati juga dipicu arogansi Bupati yang menantang masyarakat untuk untuk rasa bila keberatan dengan besaran PBB 250%. Itu semua bermuara pada masalah ekonomi, sehingga mengubah perilaku dan mental masyarakat.
Maka, tak heran jika Guru Besar FE UI, Sri Edi Swasono pernah menegaskan bahwa kemiskinan adalah malapetaka sosial-kultural. “Ini memang mengenaskan, mengapa di tanah air yang kaya raya tetapi rakyatnya miskin,” kata dia.
Kemiskinan selain disebabkan masalah pengelolaan negara yang salah juga perilaku koruptif para penyelenggara negara itu sendiri.
Seorang tokoh nasional mengungkapkan, betapa korupsi di negeri ini sudah sangat mencengkeram dan sulit dienyahkan. Sekarang tidak ada pemimpin nasional yang kuat dengan konsep sesuai konstitusi. “Bangsa ini sudah diatur asing dan tidak punya apa-apa lagi,” tuturnya.
Mungkin, saatnya pemerintah berpikir ulang tentang semua hasil bumi di kepulauan Indonesia. Ini agar kekayaan bisa menyejahterakan rakyat yang disebut-sebut sekitar puluhan juta orang Indonesia hidup dalam kemiskinan. Suatu ironi kehidupan di tengah bangsa yang mempunyai kekayaan alam berlimpah tiada duanya di dunia, tetapi tidak dikuasai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Merdeka! []
