PeluangNews, Jakarta – Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kamaruddin Amin, mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap wakaf terus meningkat setiap tahun. Namun, ia menyoroti bahwa pemanfaatan wakaf produktif masih jauh dari optimal.
“Pertumbuhan kesadaran wakaf masyarakat meningkat signifikan sekitar 5 sampai 6 persen per tahun,” ujar Kamaruddin saat memberikan pidato dalam Rapat Kerja Nasional BWI di Jakarta, Selasa (5/8/2025). “Tapi dari 451 ribu titik wakaf di seluruh Indonesia, yang sudah terkumpul baru sekitar Rp3,4 triliun. Padahal, potensi kapitalisasi asetnya bisa mencapai Rp180 triliun.”
Ia menjelaskan bahwa mayoritas aset wakaf masih digunakan untuk fungsi sosial keagamaan tradisional seperti masjid, pemakaman, dan madrasah. Padahal, menurutnya, sekitar 9 persen dari seluruh titik wakaf sebenarnya bisa dikembangkan secara produktif di sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
“Contohnya, ada sekitar 1.100 kantor Kementerian Agama yang berdiri di atas tanah wakaf. Ini menandakan bahwa wakaf sudah menjadi bagian dari penyelenggaraan layanan publik,” katanya. “Tapi sayangnya, banyak yang belum dikelola secara produktif.”
Untuk itu, BWI bersama Kementerian Agama tengah menginisiasi gerakan wakaf tunai dari internal lembaga. “Kami mengajak seluruh ASN dan stakeholder untuk mulai berwakaf tunai, meski dari yang kecil, misalnya Rp10.000 hingga Rp100.000 per bulan,” ujarnya. “Kalau dari ekosistem Kementerian Agama yang berjumlah sekitar 28 juta orang, ini bisa memberi dampak besar.”
Kamaruddin menilai langkah ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama Asta-Cita poin 4 dan 6, yakni peningkatan pelayanan publik serta pemerataan pembangunan berbasis potensi lokal.
Ia menambahkan bahwa BWI juga mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga filantropi untuk mengembangkan portofolio wakaf produktif. “Kita ingin mendorong hadirnya rumah sakit wakaf, sekolah unggulan, dan unit usaha berbasis syariah yang berkelanjutan.”
“Kalau seluruh potensi wakaf ini bisa dikapitalisasi secara maksimal, Indonesia bisa mengatasi kemiskinan struktural. Kuncinya ada pada kolaborasi lintas sektor,” pungkasnya.
