PeluangNews, Jakarta – Potensi kerugian ekonomi akibat aksi unjuk rasa pengemudi ojek online secara nasional yang mematikan aplikasi dan turun ke jalan, Selasa (20/5/2025), diperkirakan mencapai Rp188 miliar hanya dalam satu hari.
Menurut Peneliti Lembaga riset Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) Muhammad Anwar, estimasi tersebut dihitung berdasarkan potensi penurunan aktivitas layanan ride-hailing hingga 50% akibat aksi mogok serentak di berbagai kota besar.
“Nilai transaksi harian sektor ride-hailing diperkirakan mencapai Rp375,89 miliar. Jika aktivitas menurun separuh saja, hampir Rp188 miliar tidak berputar dalam satu hari, belum termasuk dampak berantai ke sektor lainnya,” ujarnya, Rabu (21/5/2025).
Dia merinci bahwa sepanjang 2024, total gross transaction value (GTV) Gojek untuk layanan GoRide, GoFood, dan GoSend mencapai Rp63,04 triliun.
Sedangkan GTV Grab secara global tercatat sebesar US $18,4 miliar atau sekitar Rp293 triliun dengan kurs Rp16.000 per dolar AS.
Dengan asumsi kontribusi pasar Indonesia terhadap GTV Grab sebesar 20%, maka estimasi GTV Grab Indonesia pada 2024 diperkirakan mencapai Rp58,75 triliun.
Selain itu, aplikasi lain seperti Maxim, inDrive, Anterin, dan Nujek diperkirakan menyumbang 10% dari total pasar dengan GTV sekitar Rp13,53 triliun.
“Total GTV industri ride-hailing Indonesia 2024 diperkirakan mencapai Rp135,32 triliun, atau setara Rp375,89 miliar per hari,” kata Anwar, menambahkan.
Dampak mogok ini tak hanya bersifat angka, namun juga langsung terasa di lapangan. Sejumlah UMKM dan pedagang kuliner yang bergantung pada layanan antar makanan seperti GoFood dan GrabFood mengaku mengalami penurunan pesanan drastis.
“Bagi warung kecil, arus kas harian adalah urat nadi. Jika terganggu, maka keberlangsungan usaha mereka ikut terancam,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat umum seperti pekerja harian dan pelajar di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menghadapi kesulitan mobilitas karena ketergantungan pada ojek online. Keterbatasan transportasi publik membuat ojol menjadi tumpuan utama.
Dikatakan pula, sektor logistik skala kecil, terutama layanan pengiriman barang seperti GoSend dan GrabExpress, juga terganggu. Banyak pelaku usaha mikro maupun individu yang mengandalkan jasa ini untuk aktivitas harian mereka.
Aksi mogok pengemudi ojek online ini juga dianggap mengancam reputasi perusahaan platform digital. Ketergantungan bisnis mereka pada mitra pengemudi berisiko jika tidak disertai perlindungan dan kejelasan kerja yang adil.
“Ketika mitra merasa tidak dihargai, tidak diberi perlindungan, dan tidak ada transparansi soal algoritma penghasilan, maka model bisnis itu sendiri bisa goyah,” tutur Anwar.
Dia mengemukakan aksi mogok itu mencerminkan ketimpangan relasi antara perusahaan platform digital dengan para mitranya.
Para pengemudi ojol, meskipun bekerja secara intensif, tidak mendapatkan perlindungan hukum layaknya pekerja formal.
“Tanpa regulasi yang adil dan berpihak, digitalisasi hanya menjadi wajah baru dari eksploitasi ekonomi lama. Negara tidak boleh tinggal diam terhadap jutaan pengemudi yang dibiarkan tanpa kepastian dan perlindungan hukum,” ucap Anwar.
Sebagaimana diberitakan, aksi unjuk rasa pengemudi ojek online menyusul isu potongan tarif yang dinilai melebihi 20% dari ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. []
