JAKARTA—Otoritas Jasa Keuangan mengapresiasi arahan Presiden Joko Widodo yang meminta perbankan menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dengan porsi 30 persen pada 2024. Untuk itu pemerintah berencana menambah plafon KUR pada 2022.
Sebagai catatan porsi kredit yang disediakan pemerintah kepada UMKM mencapai Rp285 miliar. Mneurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada 2022 jumlah itu akan lebih besar.
“Industri perbankan saat ini telah mempermudah akses produk dan layanannya melalui digital. Dengan begitu nasabah tidak perlu lagi mendatangi kantor cabang atau hadir secara fisik, cukup melalui layanan digital melalui daring,” ujar Wimboh, Selasa (28/12/21).
Dia menyampaikan akan “Berkaitan meminta perbankan memperluas aksesnya dengan digital. Jadi tidak perlu mendatangi kantor cabang secara fisik, sehingga pelayanannya bisa lebih cepat dan masif.
Wimboh membenarkan memang ada bank yang sekarang porsi penyaluran kredit UMKM-nya sudah lebih dari 70 persen. Dia mencontohkan BPD Jateng sudah lebih dari 45 persen.
“Tapi bukan berarti sudah mencapai 30 persen terus berhenti, enggak. Ini akan terus kita dorong sehingga nasionalnya bisa 30 persen,” kata dia.
Saat ini pemerintah telah menyediakan pembiayaan UMKM dengan subsidi bunga yang cukup besar. Bunga kredit ditetapkan sebesar enam persen melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
OJK juga mendukung rencana pemerintah untuk mengolah lahan-lahan yang belum dioptimalkan. Hal ini perlu dimaksimalkan mengingat ‘lahan nganggur’ tersebut jumlahnya cukup banyak dan tersebar di berbagai daerah.
“Tinggal bagaimana ini implementasinya dan perluasannya, bagaimana ini dimanfaatkan sebesar-besarnya, terutama kaum milenial karena entrepreneurship itu harus kita bangun untuk ekonomi kita bisa tumbuh ke depan,” pungkas Wimboh.
