PeluangNews, Jakarta – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, kepolisian siap untuk menindak tegas oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme dan menghambat iklim investasi di Tanah Air.
Polri berkomitmen untuk memastikan dunia usaha terbebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok.
“Polri tidak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Minggu (16/3/2025).
Menurut dia, tindakan tersebut sesuai dengan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yaitu tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha serta menghambat investasi.
Sebelum melakukan penindakan hukum, pihaknya selalu mengedepankan langkah preventif dan pre-emptive. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum.
Pembinaan itu, lanjut dia, penting agar ormas bisa berkontribusi secara positif dalam menjaga ketertiban dan mendukung iklim investasi yang kondusif.
Brigjen Trunoyudo menambahkan, Polri juga gencar melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait penolakan aksi premanisme yang berkedok ormas.
Sebagaimana diberitakan, aktivitas ormas di Indonesia dikeluhkan para pengusaha dan investor yang akan menanamkan modalnya di Tanah Air.
Menurut Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, aktivitas ormas menghambat industri mebel di Indonesia. Kondisi ini membuat Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam dalam pertumbuhan industri mebel.
“Kami sedang berjuang menghadapi negara yang sudah bersih dari hal-hal seperti itu (ormas), seperti Vietnam. Mereka bisa bertumbuh, sedangkan di sini masih menghadapi masalah tersebut,” kata Abdul di acara Indonesia International Furniture Expo 2025 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Gangguan ormas, lanjut Adul, lebih dirasakan industri mebel berskala besar. HIMKI pun meminta pemerintah menertibkan aktivitas ormas.
“Itu salah satu kendala. Aksi premanisme (ormas) adalah tugas pemerintah. Kalau kita mau maju, harus dibersihkan,” katanya. []
